BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pekanbaru mengungkapkan bahwa sebanyak 3.926 jiwa di Pekanbaru tergolong dalam kemiskinan ekstrem.
Data ini mencakup 708 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di berbagai wilayah Kota Pekanbaru.
Secara keseluruhan, angka kemiskinan di Kota Pekanbaru mencapai 3,16 persen.
Pemerintah menjamin bantuan bagi warga yang tergolong dalam kondisi kemiskinan ekstrem, baik dari Kementerian Sosial RI, Pemerintah Kota Pekanbaru, maupun Pemerintah Provinsi Riau.
Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Idrus, menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,76 miliar untuk bantuan non bansos yang ditujukan bagi 489 KK.
“Dari 708 KK, itu upaya untuk zero kemiskinan ekstrem di Kota Pekanbaru, kita melakukan budget sharing dengan provinsi,” jelasnya, Senin, 15 Juli 2024.
Pemerintah Kota Pekanbaru sendiri telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 879.400.000 untuk bantuan non bansos bagi 244 KK. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Riau menganggarkan Rp 882.000.000 untuk 245 KK.
Selain bantuan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat juga memberikan bantuan bagi KK yang mengalami kemiskinan ekstrem.
Anggaran ini ditujukan untuk membantu 219 KK melalui sejumlah program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta program intervensi lainnya yang diterima setiap bulan.
“Inilah upaya-upaya kita, bahkan sebelumnya kita juga sudah melakukan upaya penanganan kemiskinan ekstrem. Ada juga bantuan sembako dari kegiatan sosial,” tambah Idrus.
Selain dari pemerintah, Idrus menyebutkan bahwa ada juga bantuan dari perusahaan swasta di Kota Pekanbaru melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Namun, Asisten II Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, menyadari bahwa penanganan kemiskinan ekstrem di kota tersebut belum optimal dan belum menyeluruh.
“Meski begitu, angka kemiskinan di Pekanbaru masih di bawah Provinsi Riau yang sebesar 6,68 persen, dan angka nasional sebesar 9,36 persen,” ujar Ingot.
Ingot menambahkan bahwa kemiskinan ekstrem bukan hanya persoalan pangan, tetapi juga kualitas hidup warga.
“Seringkali kita terjebak dalam pemahaman terhadap kemiskinan ekstrem yang kurang tepat,” jelasnya, Jumat, 12 Juli 2024.
