BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru melakukan ekspos hasil riset partisipasi masyarakat dalam pemilu di tingkat Kota Pekanbaru, Senin (21/9/2015).
Riset ini sendiri dilakukan oleh KPU bekerja sama dengan Universita Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim (Suska). Dan yang menyampaikan hasil riset ini sendiri adalah Rodi Wahyudi selaku perwakilan penelitian tersebut.
Dalam penjelasannya, dari 651.204 pemilih yang terdaftar, hanya 378.531 orang saja atau 58,13 persen yang hadir ke TPS untuk melakukan pencoblosan.
“Masih terdapat 272.673 orang atau 41,87 persen pemilih yang tidak hadir untuk menggunakan hak suaranya. Dan itu baru yang untuk pemilu legislatif,” katanya, Senin (21/9/2015).
Sedangkan untuk partisipasi masyarakat Kota Pekanbaru dalam pilpres 2014, lanjutnya, dari 666.651 pemilih yang terdaftar hanya 392.917 pemilih atau 58,94 persen saja yang melakukan pencoblosan.
“Sedangkan 273.734 pemilih lagi atau 41,06 persen tidak hadir menggunakan hak pilihnya,” lanjut Rodi.
Bagi pemilih yang hadir dalam pilkada, ada dua alasan tertinggi kenapa masyarakat Pekanbaru hadir dalam pencoblosan. Pertama ikut mencoblos karena merupakan hak setiap warga negara dan karena adanya calon yang taat melaksanakan ajaran agama.
“Dari kedua alasan tersebut, calon yang taat melaksanakan ajaran agama menjadi alasan baru bagi kita. Karena, masyarakat sendiri sudah capek diberikan janji-janji palsu dan alasan lainnya yang menjadikan hal tersebut menjadi tinggi,” jelasnya.
Sementara itu, dua alasan tertinggi kenapa masyarakat Pekanbaru tidak hadir dalam pemilihan adalah, pertama karena alasan sakit dan kedua karena alasan sakit dan petugas TPS terdekat tidak mendatangi tempatnya dirawat.
“Kedua hal tersebut sangat lumrah. Dan kedepannya KPU bisa mempertimbangkan petugas untuk ke rumah jika mereka sedang sakit,” lanjutnya.
Untuk itu, ada lima rekomendasi dari riset tersebut yang disampaikannya kepada KPU dan Kesbangpol. Pertama perlu diperbanyak calon yang memiliki integritas diri yang tinggi. Kedua petugas di TPS perlu mendatangi pemilih yang sakit baik dirawat di rumah atau di rumah sakit.
Ketiga, intervensi politik terhadap PNS sebaiknya dikurangi. Keempat, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya hadir memilih.
“Terakhir, perlu dilakukan program khusus untuk memberikan pencerahan kepada pemilih lulusan perguruan tinggi agar tidak apatis terhadap pemilu dan jangan sampai mempengaruhi orang lain melakukan golput,” tutupnya. (iqbal)
