BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Provinsi Riau memiliki area yang separuhnya termasuk lahan gambut. Hal ini menjadi tantangan Riau menyeimbangkan antara lingkungan, ekonomi, dan sosial.
Seperti yang dikatakan Pembina Yayasan Dr Sjahrir, Dr Kartini Sjahrir pada seminar bertema ‘Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim: Tantangan dan Peluang di Provinsi Riau’. Sehingga Riau mendapat tantangan yang besar dalam mengembangkan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), serta upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.Â
Kartini mengatakan emisi gas rumah kaca nasional sebagian besar berasal dari pengelolaan lahan dan hutan yang belum berkelanjutan. Karena itu,Â
pemanfaatan dan pengelolaan lahan gambut yang tepat, dipandang sebagai solusi pertumbuhan yang memperhatikan keseimbangan, baik dari sisi lingkungan dan sosial. “Jadi upaya pertumbuhan ekonomi, dan upaya pelestarian lingkungan itu harus bisa saling mendukung,” sebut Kartini, Kamis (10/8/17).
Kartini memberikan contoh, pemanfatan tanaman sagu di Riau. Sagu dapat memberikan penghasilan yang signifikan bagi masyarakat Riau, selain itu tanaman sagu itu dapat menjadi alat untuk mengurangi emisi karbon. Sudah lama diketahui Provinsi Riau adalah daerah penghasil sagu yang berpotensi untuk ekspor.Â
Dr Kartini juga mencontohkan, lahan gambut yang bisa digunakan untuk tumpang sari, misalnya untuk Nanas, Kelapa, atau Kelapa Sawit.Â
“Jadi lahan bisa dioptimalkan, sekaligus melakukan konservasi. Untuk itu dibutuhkan teknologi,” kata Kartini.Â
Sementara itu Wakil Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim yang membuka acara ini menyatakan, bahwa Pemprov sangat mendukung kegiatan ini.Â
“Harapan kita dengan seminar dan tukar pikiran ini bisa menghasilkan rencana aksi yang mendukung pembanguman berkelanjutan di Riau,” ujar Wan Thamrin Hasyim.
Wagubri mengatakan untuk mencapai target pembangunan tersebut, dibutuhkan kerjasama antara semua pihak. “Baik itu pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, universitas, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat pada umumnya,” pungkasnya.Â
Seminar dihadiri berbagai pemangku kepentingan, dari akademisi, perwakilan pemerintah, pelaku bisnis, lembaga swadaya masyarakat, dan media. (rilis/bpc2)
