Setelah “Diancam” Plt Gubri, SKPD Sudah Laporkan RUP

Senin, 29 Februari 2016 13:16

BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Setelah sebelumnya Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap SKPD yang tidak segera melaporkan rancangan pelelangan, kini, sebanyak 53 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sudah melakukan Rancangan Umum Pengadaan (RUP) bagang dan jasa.

Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan, Indra kepada bertuahpos.com membenarkan bahwa sejumlah SKPD itu sudah melaporkan RUP. Dia menduga, yang menjadi penyebab utama keterlambatan SKPD tersebut adalah masalah koordinasi internal yang tidak berjalan dengan baik. “Sudah selesai semua,” katanya, Senin (29/02/2016).

Setelah dihitung-hitung, pagu anggaran secara keseluruhan dari paket lelang itu mendekati angka Rp 2,7 triliun. Namun demikian dia mengakui bahwa masih ada beberapa kegiatan SKPD yang belum dimasukkan dalam RUP. “Mereka masih dalam tahap penyiapan dokumen,” sambungnya.

Indra yang ditemui di lobi kantor gubernur Riau itu menjelaskan bahwa, beberapa kegiatan yang belum dimasukkan SKPD itu bisa dilihat dari pagu anggaran yang sudah dihitung. Secara keseluruhan, pihaknya belum melakukan penghitungan, dinas mana yang paling besar akan melakukan lelang pengadaan barang dan jasa.

Baca: Istana Siak Membludak, Balai Kerapatan Sepi Pengunjung

Namun biasanya, Dinas Cipta Karya dan Bina Marga Provinsi Riau, tetap menjadi Satuan Kerja yang lebih besar menetapkan pagu anggaran untuk pelelangan tersebut. Anggaran APBD sebesar Rp 2,7 triliun itu akan digelontorkan untuk 3.000 lebih paket dari total secara keseluruhan SKPD.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah masuk semua. Aga untuk pengerjaan kotruksi sudah bisa kita gelontorkan angarannya awal tahun 2016 ini. Kami ingin, bulan Maret ini, sudah jalan semua,” sambungnya.

Informasi terakhir, realisasi lelang di lingkungan Pemerintah Provinsi Riua, hingga akhir Februari 2016, yakni 0,4 persen lebih. Sebelumnya, Sementara itu Asisten IIBidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Riau, Maspei meluruskan, secara prosedural, SKPD memang diminta untuk segera mensun Rencana Umum Pengadaan (RUP). Dari 53SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, sudah masuk sebanyak 41 SKPD yang sudah menyusun RUP.

Dengan total paket sebesar 7.062 paket dan nilai pagu anggaran sebesa Rp 2,3 triliun. Artinya masih ada sebanyak 12 SKPD yang belum sampaikan RUP-nya kepada LPSE. “Kenapa ini bisa terjadi? Makanya kami selalu melakukan rapat evaluasi setiap bulan itu. Tapi karena realisasi fisik kita masih kecil, makanya awal tahun ini belum kami lakukan rapat evaluasi,” katanya.

Dia menambahkan, tugas Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini hanya sebatas memberi informasi atau dorongan kepada SKPD agar segera melakukan realisasi tersebut. Sementara eksekutornya tetap di SKPD masing-masing.

Dari 7.062 paket pelelangan itu yang sudah masuk dalam Sistem Unit Pengadaan ke LPSE, baru sebanyak 4 paket. Kendalanya sebagian besar paket itu belum dilakukan verifikasi. Termasuk spesifikasi teknis dan pokjanya secara rinci.

“Jadi ini masih jauh memang. Tapi sudah ditayang itu baru empat. Ada satu dinas itu paketnya 2,” katanya.

Sebelumnya, Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman telah menegaskan bahwa realisasi APBD itu akan dijalankan pada Januari 2016 ini. Namun padakenyataannya, baru belanja tidak langsung sajayang sedang direalisasikan, sementarapaket lelang yang masuk dalam belnjalangsung belum menunjukan adanya percepatan. Mengingat kendalatersebut berada di SKPD masing-masing.

Penulis: Melba