BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Fraksi gabungan PPP, PKS dan Nasdem DPRD Pekanbaru menolak hadir pada rapat pengesahan APBD Perubahan 2015 Pemko Pekanbaru pada Jumat sore kemarin.
Hal ini dikarenakan tidak adanya surat rekomendasi dari LKPP dan pemprov Riau dari pemko Pekanbaru melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) yang diterima oleh Fraksi Gabungan pasca disahkannya dana Multy Years Rp 53 miliar
Salah satu anggota fraksi gabungan, Roem Diani Dewi, kepada bertuahpos.com mengatakan bahwa meskipun fraksi gabungan menyetujui program tersebut, jika surat rekomendasi tidak sampai tentu pihaknya akan mengambil sikap.
“Suratnyakan tidak ada kami terima sampai sebelum rapat. Selain itu, berdasarkan BOT, dari tahun jamak dan pembagian kecamatan sudah menyalahi,” katanya, Sabtu (26/9/2015).
Sekarang ini lanjutnya, berapa sampah yang masuk itu yang dibayar, tentu ditimbang truk dan sampahnya. “DKP punya timbangan untuk menghitung sampah seperti yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan. Apa yakin tidak ada permainan, mereka membayar TPS ke TPA berapa ribu perkilo. Kan bayar mahal mereka,” jelasnya.
Dirinya sempat mempertanyakan kepada pihak DKP apakah ada kajian untuk membuat program ini dan mereka jawab sudah ada. Selain itu, DKP menjelaskan bahwa sampah di Pekanbaru ini perharinya mencapai 600 ton/hari.
“Dan beberapa penjelasan yang mereka paparkan itu seperti ada kepentingan dan di fraksi menyatakan bahwa tidak menghadiri paripurna itu,” katanya lagi.
Sementara itu, anggota Fraksi Gabungan PPP, PKS dan Nasdem Mulyadi mengatakan bahwa surat dari LKPP dan rekomendasi dari Pemprov Riau merupakan permintaan dari fraksi di DPRD.
“Itu merupakan syarat yang diajukan oleh masing-masing fraksi, tapi buktinya kan tidak sampai seperti yang diharapkan. Tapi yang komit pada keputusan rapat itu hanya fraksi gabungan,” katanya” ujarnya.
Disinggung mengenai apakah dirinya datang pada senin esok atau tidak, dirinya hanya menjawab berkemungkinan tidak hadir kembali. “Kemungkinan tidak, tapi kita lihat dulu perkembangan dan tergantung keputusan fraksi,” jelasnya.
“Kami akan mengambil sikap jika belum diterima ke fraksi kami. Kami tidak ingin menghalangi program masyarakat. Tapi tentunya dengan catatan dan persyaratan yang harus dilengkapi,” tutup politisi PKS tersebut.
Sebelumnya, sekretaris fraksi gabungan Zulfan Hafiz sempat mengingatkan kembali kepada pemko mengenai pelaksanaan multy years sampah tersebut.
“Keputusan DPRD untuk menyiapkan justifikasi dari LKPP dan sampai hari ini belum diterima, kami mengingatkan dapat disiapkan pada paripurna APBD P jumat mendatang. Kita sudah menyurati sekretariat dan sampai hari ini juga kita belum mendapatkan berkasnya,” jelasnya.
Karena tadi hanya menyampaikan nota keuangan, lanjut Zulfan, fraksi gabungan hanya sebatas mengingatkan kembali kepada pemerintah untuk menyerahkan justifikasi kepada DPRD. (iqbal)
