BERTUAHPOS.COM (BPC), BUKITTINGGI – Buntut dari penyegelan SMA Negeri 5 Kota Bukittinggi, Senin (3/7/2017), di hari pertama masuk sekolah usai libur lebaran Idul Fitri 1438 H/2017 M, oleh masyarakat, DPRD Kota Bukittinggi Panggil Disdik.
Dari pertemuan Disdik, Pemko Bukittinggi dengan DPRD, diketahui ada sebanyak 259 anak yang tidak terakomodir di SMA Negeri. Sehingga Dinas Pendidikan dan Pemko Bukittinggi mengharapkan 259 anak itu bisa ditampung di sekolah swasta.
“Kita meminta data kongkrit terkait data anak yang belum bisa diterima di SMA atau SMK Negeri. Maka diperoleh 259 orang yang belum bisa diakomodir. Pemda melalui dinas pendidikan menyampaikan bahwa anak yang 259 itu diharapkan bisa ditampung di sekolah swasta,” sebut anggota Komisi II DPRD Bukittinggi, Edison Katib Basa usai rapat bersama Disdik dan Pemko Bukittinggi serta Kepala Sekolah, Selasa (4/7/2017).
Baca:Â Sehari, SMA Muhammadiyah Pekanbaru Kedatangan 100 Lebih Pendaftar Siswa Baru
Terkait hal itu DPRD meminta agar pemerintah memberikan perhatian lebih kepada sekolah swasta agar mutunya lebih baik. “Kita meminta agar Pemko melalui Disdik memberikan perhatian kepada sekolah swasta, terkait kualitas mutu pendidikan,” harapnya.
Tengku Rismaidi dari Fraksi PPP angkat bicara soal tragedi penyegelan sekolah SMA Negeri, mantan Ketua Komisi II di DPRD Bukittinggi ini mendorong Pemko mendirikan sekolah baru atau menambah ruang belajar baru.
“Kita juga berharap Gubernur Irwan Prayitno segera menyikapi dengan bijak masalah ini dengan memperhatikan kearifan lokal, sebab walau kewenangan sudah beralih kepada Propinsi tidak berarti masalah SLTA tidak perlu memperhatikan kondisi lokal,” sebutnya.
Baca:Â Sekolah Harus Transparan Terima Siswa Baru
Amat disayangkan terang Ketua DPC PPP Kota Bukittinggi itu, sewaktu Komisi II DPRD Bukittinggi pertengahan Juni lalu ingin mengkomunikasikan masalah ini ke dinas provinsi, pejabat terkait tidak menyediakan waktunya dengan berbagai alasan.
“Kami kecewa dengan dinas pendidikan provinsi. Sekarang yang kami khawatirkan terjadi. Apa pihak provinsi juga menutup komunikasi dengan kami?,” sebutnya melalui pesan singkat kepada awak media. (bpc15)Â
