BERUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Rasionalisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2016 yang sedikit, karena Dana Bagi Hasi yang rendah membuat Pemerintah Provinsi Riau berharap besar pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurut pandangan Ekonom Riau, Ermansyah SE MM, Pemerintah Provinsi Riau jangan berharap terlalu banyak dengan perusahaan plat merah itu. “BUMD kita itu sekrang tidak profit, tapi tidak pula sakit,” katanya kepada bertuahpos.com, Rabu (20/01/2015).
Pada prinsipnya, anggaran pemerintah daerah masuk dari dua unsur. Pertama dari APBD, kedua dari Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Jika Pemerintah Provinsi Riau tidak lagi bisa bergantung dengan pemasukan anggaran dari pusat, maka satu-satunya cara untuk menambah pemasukan daerah lewat PAD. Salah satunya dari sektor BUMD.
“Selama ini kan hitungan laba BUMD Riau stagnan dan tidak produktif. Makanya tidak bisa pemerintah berharap besar pada perusahaan plat merah itu. Dalam situasi seperti ini, berat bagi Pemerintah Riau, sambungnya.
Dosen Mata Kuliah Manajemen Strategi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau itu, melihat bahwa peluang Pemerintah Riau untuk menarik pendapatan sebanyak-banyaknya dari keuntungan plat merah itu, bisa saja dilakukan asal sumber daya manusia yang mengelola BUMD adalah orang-orang profesional.
Terutama untuk sektor perbankan. Peluang Pemerintah Provinsi Riau untuk meraup keuntungan di sektor itu dinilai masih cerah. Melihat prospek pertumbuhan ekonomi Riau untuk beberapa tahun kedepan masih bagus. Dengan catatan pengelolaan BUMD itu tidak lagi mendahulukan kepentingan politik.
“Menurut saya masih ada kesempatan bagi Pemerintah Provinsi Riau untuk berbenah. Dikesampingkan dululah kepentingan politik. Apalagi melihat penganggaran Pemerintah Riau saat ini. Harga minyak dunia anjlok. Ektrim masalahnya memang. Tapi pemerintah kita harus berani,” sambungnya.
Persoalan APBD Riau selama ini memang diakui belum memberikan pendapatan yang memuaskan, atau memberi sumbangan besar terhadap Pemerintah Provinsi Riau. Sementara, suntikan dana yang dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi Riau cukup besar. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Riau, Masperi, membenarkan bahwa ditahun-tahun sulit seperti ini, satu-satunya harapan Pemerintah Provinsi Riau untuk menopang APBD Riau karena pemotongan DBH, yakni menggenjot keuntungan sektor APBD Riau. (Melba)
