BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU -Â Setelah menggulirkan sertifikasi Indonesian Suistainability Palm Oil (ISPO) buat pelaku usaha perkebunan khususnya perusahaan besar swasta dan Negara beberapa tahun yang lalu, Kementrian Pertanian akan melaksanakan sertifikasi untuk petani swadaya. Sertifikasi dalam bentuk Indonesian Suistainability Palm Oil (ISPO) diyakini turut memperbaiki citra subsektor perkebunan di mata dunia nantinya maupun akan meningkatkan produktifitas kelapa sawit. Untuk sertifikasi ISPO petani swadaya ini telah dirumuskan oleh Kementrian Pertanian yang akan melibatkan beberapa satker terkait dan juga oleh perusahaan. Direncanakan, petani swadaya diberikan waktu untuk mengurus sertifikasi ISPO-nya tersebut hingga tahun 2018.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Drs H Zulher MS, di kantornya pada hari Rabu (12/11), usai mengikuti rapat koordinasi provinsi penghasil CPO di Kementrian Pertanian pada hari Selasa (11/11) dan juga diikuti oleh United Nation Development Program (UNDP). Zulher menyatakan ke depannya perusahaan baik swasta maupun BUMN diminta untuk memfasilitasi dan membimbing petani yang berada di wilayah kerjanya untuk mengurus sertifikasi ISPO ini.
“Perusahaan diminta untuk membantu kelompok tani yang berada di sekitar wilayah kerjanya baik yang telah menjadi binaan maupun non binaan. Bantuan tersebut akan menjadi bentuk program Corporate Social Responsibility (CSR) mereka kepada masyarakat tempatan†ujar Zulher.
Dilibatkannya perusahaan dalam proses sertifikasi karena beberapa faktor yaitu, dengan adanya peran perusahaan maka auditor ISPO lebih mudah untuk menelusuri kualitas buah dari petani swadaya, dan juga sebagai peran perusahaan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat tempatan. Bagi petani yang non binaan perusahaan dengan mekanisme yang dilakukan oleh Kementan ini diharapkan secara tidak langsung dapat menjadi petani binaan.
Namun dengan dibebankannya proses sertifikasi ISPO petani swadaya bukan berarti perusahaan akan dibebankan tentang dana pengurusan sertifikasi ISPO tersebut. Zulher menyatakan bahwa untuk permasalahan tersebut telah dicarikan solusi yaitu UNDP akan memberikan bantuan kepada poktan tersebut. Bantuan yang diberikan besarannya berbeda yang tergantung kepada luas lahan yang akan disertifikasi maupun faktor yang lainnya.
“UNDP bersedia untuk mengucurkan bantuan kepada poktan yang mengurus sertifikasi ISPO tersebut. Dengan harapan, bantuan yang diberikan oleh UNDP tersebut dapat mendorong petani untuk mengurus sertifikasi tersebutâ€terang Zulher.(rls/syawal)
