BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diminta untuk tetap siaga terhadap kemungkinan terulang musibah kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan (Karlahut). Sesuai dengan pantauan Badan Meteorologi, klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Provinsi Riau sudah memasuki musim kemarau.
Seperti yang disampaikan Komite Operator Maskapai Penerbangan atau Airlines Operator Comitte (AOC), Wahyu Wijanarko kepada kru bertuahpos.com. Pasalnya musibah kabut asap yang terjadi pada akhir tahun 2015 lalu telah membuat bisnis penerbangan di Riau terpuruk.
Bahkan aktivitas Bandara Sultan Syarif kasim (SSK) II lumpuh. Dan beberapa operator penerbangan terpaksa menghentikan penerbangan sampai kabut asap atau jarak pandang membaik. “Kita minta pemerintah daerah jangan sampai kecolongan. Karena BMKG juga sudah menginformasikan di wilayah pesisir sudah mulai muncul titik api,†katanya, Rabu (20/01/2016).
Wahyu menambahkan saat terjadinya musibah kabut asap tidak hanya bisnis penerbangan yang terpukul. Melainkan semua sektor bisnis terutama dibidang jasa seperti travel agent, hotel, lalu industri alami penurunan. “Kalau masih terjadi, bukan tidak mungkin investasi akan ikut terganggu. Terutama modal asing, mereka akan melihat keseriusan pemerintah dalam mengantisipasi masalah-masalah yang ada, seperti kabut asap ini,†sebutnya.
Wahyu mengatakan seluruh operator penerbangan di Riau berharap musibah kabut asap yang pernah terjadi jangan sampai terulang. “Kita inginkan pemerintah juga melakukan tindakan antisipasi dini. Jangan saat kabut asap datang dan kerugian meluas baru dilakukan pemadaman,†kata Wahyu.
Sebelumnya Pelaksana Tugas (Plt) Gubenur Riau Arsyadjuliandi Rachman meminta kepala daerah di kabupaten/kota bersiaga. Pasalnya saat ini sudah memasuki musim panas di Riau, yang diprediksi berlangsung sampai Maret mendatang. Bahkan beberapa kali sudah mulai muncul hotspot atau titik api di beberapa wilayah Riau bagian pesisir.
Andi Rachman mengingatkan pemerintah daerah harus cepat tanggap mengingat Riau masuk dalam salah satu wilayah rawan terjadinya kebakaran hutan dan lanan atau Karhutla. Misalnya saja, pihak kementerian juga melakukan koordinasi dengan dinas terkait di daerah untuk melakukan pertemuan dengan seluruh stakeholder. Terutama para perusahaan. (Riki)
