BERTUAHPOS.COM, BUKITTINGGI – Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat tahun 2015 mencapai Rp 107 miliar.
Dari total APBD 2015 sebesar Rp 686 miliar lebih, hanya Rp 579 miliar yang dapat direalisasikan atau dibelanjakan Pemerintah Daerah. Kontan saja ini menjadi sejarah baru dalam penyerapan anggaran Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Silpa besar.
Kondisi itu terungkap saat Walikota Bukittinggi H. Ramlan Nurmatias menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) Walikota tahun 2015 dalam sidang paripurna DPRD Bukittinggi.
Walikota menyebut masih rendahnya realisasi belanja anggaran akan menjadi bahan evaluasi untuk tahun berikutnya. “Khusus untuk belanja daerah 2015 memang masih kurang memuaskan, namun kedepan semua kendala-kendala yang memperlambat serapan anggaran ini akan kita benahi,†sebut orang nomor satu di Kota berhawa sejuk itu.
Ketua DPRD Beny Yusrial dalam pidatonya mengharapakan agar Pemko menjadikan beberapa kelemahan kinerja anggaran tahun 2015 sebagai bahan koreksi dan evaluasi, sementara terhadap kinerja anggaran yang sudah bagus kami memberikan apresiasi, agar ditingkatkan. Sesuai aturan DPRD nanti akan memberikan rekomendasi atas LKPJ ini.
“Kami berharap kiranya pemko dapat menjadikan LKPJ ini sebagai bahan evaluasi, terutama menyangkut realisasi belanja. Terhadap kinerja pendapatan yang kami anggap sudah bagus untuk ditingkatkan pada masa yang akan datang,†demikian disampaikan Beny Yusrial sesaat sebelum menutup sidang paripurna.
Sekretaris Komisi III Ibnu Azis, menilai banyaknya Silpa akibat perencanaan yang tidak matang disamping regulasi yang tumpang tindih. “Kalau berbicara Silpa ada dua kemungkinan pertama karena penghematan dan kedua memang tidak terlaksana program sebagai akibat perencanaan kurang matang,” sebut Politisi PKS itu.
Menurutnya jika terkait dengan perencanaan maka dapat dilihat dari dua sisi, pertama botam Up  dari hasil reses, musrenbang yang menampung aspirasi masyarakat, kemudian yang top don dimana perencanaan berasal dari atas kebawah, seperti amanat atau perintah UU, atau dalam rangka mewujudkan visi misi pemerintah.
“Intinya harus terjalin sinergi perencaan baik yang dari atas dan bawah, masalahnya gagal merencanakan maka siap-siap untuk berencana gagal. Untuk itu kedepan harapan kita agar seluruh SKPD pertama, bisa menyigi potensi perenmcanaan seperti apa. Kemudian juga harus diukur kekuatan atau kemampuan baik dari segi sumber daya maupun dana, jangan sampai besar pasak dari tiang, selama ini itu yang terjadi,” jelasnya.
Ibnu Azis atau yang akrab disapa Abi ini juga meminta Kepala Daerah harus senentiasa melakukan evaluasi dan supervisi secara berkala terhadap segala perencanaan pembangunan. “Kalau tidak ya, siap-siap Silpa akan terus bertambah setiap tahunnya,” terangnya. (khatik)
