BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU -Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bahas penggunaan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru atau SOTK lama. Pengkajian itu untuk melihat resiko atau kendala terkecil dalam pertanggungjawabannya pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2014.
“Makanya sekarang sedang kita (TAPD, red) cari minimal resiko atau kendalanya. Memang secara teknis lebih mudah dan lebih fleksibel pelaksanaannya itu menggunakan SOTK lama,” ujar Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Hardy Djamaluddin, Selasa (8/7/2014).
Dipaparkan Hardy, namun jika ada keinginan Gubernur Riau, H Annas Maamun menggunakan SOTK baru tetap bisa dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Namun sebelumnya pihaknya harus mengetahui resiko apa saja ketika Pemprov Riau menggunakan SOTK baru di APBD Perubahan, sehingga pihaknya bisa mencarikan solusi untuk mengatasinya nanti.
“Sebenarnya gampang menggunakan SOTK baru atau lama. Cuma tak menutup kemungkinan pasti ada kendala-kendala yang menyulitkan dalam pelaksaannya. Dan itu tak bisa kita hindari, paling tidak kita bisa memanilisirnya,” kata Hardy.
Disinggung soal realisasi Anggaran Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2014? Hardy menyatakan belum sampai 20 persen. Namun diperkiran realisasinya akan sampai sesuai yang diharapkan, karena saat ini masih banyak proses Bendahara Umum Daerah (BUD), seperti bagi hasil, dana BOS dan hibah lainnya. Jika itu terealisasi akan bisa mendongkrak realisasi APBD 2014. (syawal)
