• Profil
  • Redaksi
  • Suara Anda
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Pedoman Media Siber
Sabtu, November 21, 2026
SUBSCRIBE
BertuahPos
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi
No Result
View All Result
BertuahPos
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi

Pembangunan Tenayan Raya Langgar Permendagri

Tim Redaksi by Tim Redaksi
24 Februari 2016
Share on FacebookShare on Twitter

BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Himpunan Muda Indonesia Perjuangan (HMI-P) melakukan aksi demo di depan kantor Wali Kota Pekanbaru. Aksi masa sendiri menyoroti persoalan janji kampanye Firdaus MT dan Ayat Cahyadi.

Masa menyebutkan, selama empat tahun kepemimpinan Firdaus, Pemko kerap melukai rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang terus menghimpit kehidupan yang semakin sulit.

“Kami menyoroti persoalan pemindahan perkantoran wali kota Pekanbaru yang terletak di Kecamatan Tenayan Raya yang memakan anggaran sebesar Rp 1,4 triliun, yang jelas terjadi banyak kesalahan,” kata korlap aksi Neldi, Rabu (24/2/2016).

Dia menyebutkan, Pemko Pekanbaru telah melanggar Permendagri No 30 tahun 2012 tentang pedoman pemberian nama daerah, pemberian nama ibu kota, perubahan nama daerah, perubahan nama ibu kota dan pemindahan ibu kota.

“Tanah pembangunan di Tenayan Raya itu adalah kawasan Hutan Tanaman Produksi (HTP). Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi harus ada izin pelepasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Mendagri. Pemko sendiri tidak punya izin tersebut,” sambungnya.

Selain itu, sambungnya, untuk mendirikan bangunan harus ada izin dan jika membangun lebih dari 40 hektare dalam kawasan hutan harus ada sertifikat. “Berarti jelas, pemko melanggar peraturan yang ada,” sebutnya.

Penulis: Iqbal

Share3Tweet2Send
Follow Berita BertuahPos di Google News

Tim Redaksi

Tim Redaksi


Diterbitkan oleh PT Citra Media Bertuah. Kirim informasi di sekitar Anda ke 0852 7260 5868 - redaksi@bertuahpos.com

Berita Terkait

Izin RAPP Dicabut, Johny S Mundung: Masyarakat Adat Bisa Menikmati Kembali Lahan Mereka
Berita Pilihan

Izin RAPP Dicabut, Johny S Mundung: Masyarakat Adat Bisa Menikmati Kembali Lahan Mereka

...

Read moreDetails
DAIFEST 2026 Kembali Digelar, Daihatsu Siapkan 5 Rocky Hybrid dan 70 Hadiah

DAIFEST 2026 Kembali Digelar, Daihatsu Siapkan 5 Rocky Hybrid dan 70 Hadiah

5 Manfaat Kedondong, Buah Tropis yang Banyak Tumbuh di Asia Selatan dan Tenggara

5 Manfaat Kedondong, Buah Tropis yang Banyak Tumbuh di Asia Selatan dan Tenggara

Ini Spesifikasi dan Harga Redmi Note 11 Cocok untuk Main Game Berat

Ini Spesifikasi dan Harga Redmi Note 11 Cocok untuk Main Game Berat

Satgas PKH Cabut Izin PT RAPP terkait Karhutla dan Kerusakan Kawasan Lindung

Izin Usaha Dicabut, Ini Respon RAPP

Jadwal Penukaran Tiket Konser BTS di Jakarta Desember 2026 dan Ketentuannya

Jadwal Penukaran Tiket Konser BTS di Jakarta Desember 2026 dan Ketentuannya

Next Post

Laris Manis, Cardigan Panjang Banyak Diburu Hijabers

Show Transparency Report
  • Profil
  • Redaksi
  • Suara Anda
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Pedoman Media Siber

© 2013-2025 BertuahPos.com.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi

© 2013-2025 BertuahPos.com.