BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Senin depan, 5 Maret 2018, DPRD Riau akan panggil Dinas Pendidikan Riau. DPRD Riau akan meminta klarifikasi dari Disdik untuk kasus 10 kepala sekolah yang tidak dapat jabatan pasca mutasi.
“Senin depan, kita akan panggil Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Kita ingin mendapatkan klarifikasi dari Disdik, seperti apa persoalan yang ada,” terang Sekretaris Komisi V DPRD Riau, Ade Agus Hartanto, Rabu 28 Februari 2018.
Ade mengatakan masalah ini sebetulnya hanyalah masalah sepele. Karena itu, dia meminta agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan segera diselesaikan oleh pihak Pemprov Riau.
“Ini masalah sepele, tapi jadi catatan untuk Pemprov Riau. Kalau masalah mutasi kepala sekolah saja tidak bisa menyelesaikan, bagaimana Pemprov mengurus masalah yang lebih besar,” tambah Ade.
Sebelumnya, ada sekitar 10 orang kepala sekolah SMA di Riau mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Selasa, 27 Februari 2018.
Mereka tidak terima dengan keputusan pemberhentian secara sepihak dari jabatan Kepsek menjadi guru biasa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Riau beberapa waktu lalu.
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Kabupaten (MKKS) Rokan Hilir Mulawansyah, kepada bertuahpos.com menjelaskan dia dan kepala sekolah lain merasa dizolimi dengan dilakukannya mutasi besar-besaran terhadap kepala sekolah di Riau.
Baca: Disambangi 10 Kepala Sekolah, BKD Riau: Itu Urusan Disdik
“Kami tidak menyangka bakal terjadi hal seperti ini. Sebelumnya tak ada penjelasan, tiba-tiba hari ini kami disuruh ambil SK dan hari ini terakhir pengambilannya.
Informasi yang mereka terima, kata Mulawansyah, SK yang mereka terima adalah SK pemberhentian dan SK penempatan baru sebagai guru biasa. Dia. Menambahkan mutasi ini juga tidak jelas dasarnya.
“Itu masih menjadi tanda tanya besar kami. Salah kami ini apa. Katanya kami tidak melengkapi persyaratan verifikasi. Masalahnya verifikasi yang mana kami sendiri tidak tahu. Kami sudah tanyakan ke orang Disdik Riau tapi mereka tak mau jawab,” sambungnya. (bpc2)
