“Pilkada itu kedaulatan rakyat. Pimpinan daerah punya visi dan misi kepada masyarakat jadi tanggungjawabnya langsung ke masyarakat,” katanya, Sabtu (20/09/2014)
Kepada bertuahpos.com, dewan dari Fraksi Partai Hanura itu mengaku kondisi ini tidak mungkin dikembalikan seperti zaman orde baru. “Secara partai ataupun pribadi saya bangga Partai Hanura mempunyai hati nurani. Kalau pemilihan kepala daerah dilakukan oleh dewan, artinya kita kembali lagi kita ke zaman orede baru. Dan kita sudah merasakan itu,” tambahnya.
Adil menghimbau bahwa elit politik harus berfikir ke depan. Kekhawatirannya jika Pilkada dipilih oleh legislatif maka pertanggungjawabannya nanti ke DRPD, dan kesempatan ini bisa dijadikan momen pemanfaatan permainan politik.
“Ini sebuah kekeliruan merurut saya. Kekhawatirannya akan ada permainan elit partai. Kalu bicara keuntungan pasti ada. Saya berharap pemilihan kepala daerah tetap seperti biasa. Kepala daerah punya visi dan misi ke masyarakat.Pertanggungjawabannya juga ke masyarakat,” tambah Adil.
Seperti dikhawatirkan banyak kalangan. Berlangsungnya RUU Pilkada akan menjadi celah permainan money politic. (melba)
