KPID Riau Belum Dilantik, Laporan Penyiaran Sudah Banyak Masuk

Selasa, 30 Mei 2017 12:37
KPID Riau Belum Dilantik, Laporan Penyiaran Sudah Banyak Masuk

BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Komisioner terpilih Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau, Widde Munadir Rosa mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera mengeluarkan surat edaran ke Provinsi Riau, agar proses pelantikan KPID Riau dan KIP Riau bisa segera dilakukan. Hal ini atas dasar pertimbangan sudah banyaknya laporan terhadap konten penyiaran yang masuk ke KPID Riau. 

“Hasil Forum Diskusi Grup di Kalimantan beberapa waktu yang lalu harus segera di realisasikan,” katanya, kepada bertuahpos.com, Selasa (30/5/2017). 

Advertisement

Dia menjelaskan, Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi se Indonesia telah menemukan solusi untuk penganggaran Komisi Informasi (KI) daerah dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).

Solusi ditemukan setelah digelarnya FGD membahas penganggaran KI-KPID pada tanggal 4-6 di Bali. Sebagai narasumber FGD adalah Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, diwakili Dr Halilul, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI diwakili oleh Ir Ober Tua Butarbutar, dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI diwakili Mukjizat S.Sos MSi.

Baca: Syamsuar Buka Festival Anak Sholeh Indonesia ke IV tingkat Kabupaten Siak

Solusi yang dihasilkan yakni berdasar UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa, urusan KI masih dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini karena KI bertugas melaksanakan urusan sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 282 UU No 23/2014. Terkait sekretariat/bidang/UPTD yang menangani KI daerah, yakni berada di bawah dinas yang menyelenggarakan urusan bidang Kominfo provinsi/kab/kota.

Baca: Masih Belum Jelas, Pelantikan KIP dan KPID Riau Tunggu Petunjuk Mendagri

Sedangkan untuk KPID, berdasarkan UU No 23/2014, masuk dalam sub urusan penyelenggaraan sumber daya dan perangkat pos, serta informatika yang bukan menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Maka dari itu, penganggaran dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Dengan begitu untuk APBD yang sudah berjalan berupa kegiatan hanya boleh digunakan sampai perubahan PABD 2017. KPID bisa kembali mengusulkan anggaran hibah saat PAPBD 2017. Ini artinya, untuk tahun 2018 anggaran KPID sepenuhnya tanggung jawab pusat melalui APBN.

“Selanjutnya sekretariat/bidang/UPTD yang menangani KPID tidak lagi di bawah dinas yang menyelenggarakan urusan Kominfo. Ini karena KPID tidak menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,” tambahnya. (bpc3)

Berita Terkini

Selasa, 26 Januari 2021 14:30

Belum Ada Laporan Keluhan dari Peserta Vaksinasi di Riau

#VaksinCorona #EfekSamping #Kesehatan

Selasa, 26 Januari 2021 14:04

Mempersiapkan Generasi Emas Riau

#OPINI

Selasa, 26 Januari 2021 13:38

3 Daerah di Riau Bersiap Vaksinasi Tahap Kedua

#Vaksin #Corona# Riau

Selasa, 26 Januari 2021 12:34

DPR Beberkan Alasan Mengapa Eks HTI Dilarang Ikut Pemilu

#EksHTI #RUUPemilu

Selasa, 26 Januari 2021 11:48

MUI Sumbar: Buktikan Kalau Ada Pemaksaan Siswi Pakai Jilbab di Padang

#SMK2Padang #MUISumbar #PolemikJilbab

Selasa, 26 Januari 2021 11:47

Sumarsih: PAM Swakarsa Mengingatkan Tragedi Semanggi

#PAMSwakarsa

Selasa, 26 Januari 2021 11:32

Belum Rampung, Pemprov Riau Akan Tambah Dana untuk Penyelesaian Mesjid Raya di Rumbai

#MesjidRaya #Riau #Pekanbaru

Selasa, 26 Januari 2021 11:15

Partisipasi Wakaf Tinggi, Ekonomi Syariah Dipersiapkan Secara Terintegrasi

#EkonomiSyariah #KeuanganSyariah #Wakaf #Finance #Islampedia