BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Seorang pengamat kebijakan publik angkat bicara terkait kebijakan pemerintah mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menghasilkan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Menurut pria yang aktif mengajar di salah satu perguruan tinggi di Pekanbaru ini, KIS merupakan salah satu diantara banyaknya kebijakan pemerintah yang tidak transparan.
Saiman menjelaskan, kebijakan KIS pada dasarnya merupakan kebijakan yang lahir sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada warganya. Namun, implementasinya yang dianggap masih salah sasaran.
“Kebijakannya bagus, namun didalam implememtasi sering kali kebijakan tidak sejalan dengan prakteknya,” tegasnya, Rabu 14 Maret 2018.
Penilaian Saiman, KIS merupakan bentuk kebijakan pemerintah yang defiatif. Hal ini dikarenakan tidak berjalannya kebijakan tersebut sesuai dengan seharusnya.
“Ini merupakan kebijakan defiatif, tidak sesuai dengan arah kebijakan pertama kali dibuat. Seharusnya yang dapat A, tapi yang dapat malah B,” nilainya.
Lantas apa yang membuat kebijakan tidak berjalan sesuai seharusnya? Saiman menjelaskan kesalahannya terletak pada aktor yang menjalankan kebijakan tersebut, dalam hal ini ialah pemerintah.
“Aktornya ialah yang menjalankan kebijakan, ya pemerintah! Bagaimana dengan struktur pemerintah kita sekarang? Sarat dengan KKN. Ini salah satu contoh kebijakan yang salah sasaran. Semua bantuan yg diberikan pemerintah semua defiasi, gak berjalan dengan kenyataan,” jelasnya.
Untuk itu Saiman menantang agar pemerintah mau melakukan kerja yang transparan.
“Berani gak transparan? Mau gak kerja terhadap data? Bisa gak mereka dapat data? Mau gak mereka berkoordinasi antar OPD? Kalau bisa gelontorkan lalu dievaluasi, kan ada proses evaluasi disitu. Benar gak ni datanya makanya dikroscek. Mereka (pemerintah, red) kan gak mau kerja, data hanya tembak diatas kuda. Disuruhlah ke lurah, lurah ke RW atau RT. Sekarang siapa seenaknya saja. Tapi verifikasi datanya gak dilakukan betul apa bukan,” pungkas Saiman. (bpc9)
