BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Hearing antara DPRD Pekanbaru bersama dengan guru sertifikasi SD dan SMP Kota Pekanbaru di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Pekanbaru belum membuahkan hasil. Bahkan Ketua DPRD Pekanbaru, Sahril, saat dijumpai setelah hearing mengatakan belum bisa mengambil sikap.
“Saya belum bisa mengambil sikap. Saya akan rapat dengan komisi terkait hal apa yang telah dibahas dengan dinas terkait. Baru kita melangkah ke depan,” ungkapnya, Senin 8 April 2019.
Sahril menjelaskan, dalam hearing tersebut, guru sertifikasi secara tegas meminta agar tunjangan TPP bisa dianggarkan Pemerintah Kota Pekanbaru.
“Guru minta dianggarkan, tentu kita koordinasikan lagi dengan pemerintah daerah,” jelasnya.
Selain belum bisa mengambil sikap, Sahril juga mengakui pihaknya belum bisa dapat memastikan kapan menyelesaikan permasalahan guru sertifikasi yang sudah berlarut-larut tersebut.
“Seperti teman-teman media ketahui, saat ini banyak (anggota dewan) turun ke lapangan, tapi hal ini tidak mengurangi semangat kami mengundang Walikota,” imbuhnya.
Namun Sahril mengatakan, ada harapan permintaan guru sertifikasi dikabulkan. Tentunya dengan syarat adanya peraturan yang memperbolehkan.
“Kalau anggaran APBD ini ada dan kemampuan keuangan daerah mendukung, ya kenapa tidak. Tapi semua keuangan pemerintah kita keluarkan tentu ada aturan yg mengatur. Bila perlu ahli hukum kita bawa menterjemahkan. Kalau memang ada aturan yang lebih tinggi membolehkan, Perwako gugur secara otomatis,” pungkasnya.
Seperti yang diketahui, ribuan guru sertifikasi SD dan SMP Kota Pekanbaru kembali menggelar aksi unjuk rasa terkait Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 7 Tahun 2019. Dimana disebutkan guru sertifikasi tidak lagi menerima tunjangan TPP.
Jika dihitung, aksi unjuk rasa ini merupakan yang ke tujuh kalinya digelar guru sertifikasi. Hal ini terjadi karena hingga saat ini Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru enggan memenuhi permintaan guru sertifikasi guna merevisi Perwako Nomor 7 Tahun 2019. (bpc9)
