BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Scaleup menyebut penyelewengan kewenangan oleh kepala daerah merupakan muara yang menyebabkan konfilk sumber daya alam (SDA) akibat di Riau. Para kepala daerah ini melakukan penyelewengan kewenangan untuk penerbitan izin terhadap sektor swasta.
“Termasuklah di dalamnya bupati Pelalawan, Siak dan dua Gubernur Riau,” ujar Direktur Executive Scaleup Hari Octavian, Kamis (08/01/2014).
Artinya jelas sekali bahwa konflik sumber daya alam yang terjadi di Riau menunjukan pemerintah belum menjamin bahwa mereka mampu atau maksimal dalam menjamin hak hidup dan sumber kehidupan masyarakat.
Kebijakan pemerintah terbukti memberikan ruang yang sebesar-besarnya untuk ekplorasi penguasaan lahan kepada sektor swasta yang berdampak pada tersingkirnya masyarakat dari tanahnya.
“Kita tetap merekomendasikan bahwa pemerintah harus membangun strategi penyelesaian konflik yang terpadu. Perlu juga dibangun kelembagaan penyelesaian konflik, agar bisa lebih mempercepat proses penyelesaian konflik yang ada dan mencegah adanya konflik baru,” paparnya.
Termasuk juga melakukan perbaikan proses penerbitan izin pengelolaan sumber daya alam itu. Baru selanjutnya dipastikan perluasan ruang kelola masyarakat adat maupun lokal di dalam tata ruang.(melba)
