BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit (Gapki) Riau menilai terkendalanya soal Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Riau, hingga menghambat perkembangan investasi Riau, hanya dianggap sebatas alasan Pemerintah Provinsi Riau saja.
Sekretaris Gapki Riau, Ketut S mengatakan, bahwa selama ini pihaknya sudah berupaya melakukan lobi dan membicarakan masalah ini, agar Pemerintah Provinsi Riau punya solusi kongkrit dan investasi sawit di Riau ikut berkembang.
“Tidak adanya kejelasan RTRW Riau, menyebabkan perusahaan mundur lagi melakukan investasi. Kami sudah bosan dengan alasan itu,” katanya.
Secara terus terang dia mengaku bahwa perusahan kelapa sawit di Riau sudah bertahun-tahun menunggu agar Pemerintah Riau segera menyelesaikan masalah RTRW. Dengan harapan itu, peluang investor untuk masuk ke Riau akan lebih terbuka lebar.
Dia juga menyebutkan, bahwa tidak sedikit perusahaan perkebunan mengeluh hanya karena terkendala masalah RTRW. Termasuk juga dengan kebijakan pemerintah, yang mengharuskan perusahaan untuk terdaftar dalam sertifikasi ISPO. Namun disisi lain legalitas yang diinginkan perusahan tidak pernah jelas.
( Baca:Soal Infrastruktur, Gapki Minta Pemerintah Riau Tidak Diam Diri)
“Bagaimana ISPO bisa didapatkan. ISPO itu ada dilegalnya, kalau legalnya tak dapat, ISPO juga tak dapat. Legalnyakan ada di RTRW,” katanya.
Dia menambahkan, bahwa sejauh ini pihaknya masih berharap banyak kepada pemerintah Provinsi Riau, tidak hanya soal RTRW, tapi juga soal rencana perbaikan infrastruktur jalan yang masih sangat memprihatinkan.
Menurut Ketut, dengan sulitnya, akses yang dilalui masyarakat untuk mengangkut hasil panen sawit ke perusahaan, menyebabkan harga transportasi masyarakat justru semakin tinggi. Pihak Gapki sendiri tidak meminta banyak, setidaknya pemerintah bisa menjadikan hal tersebut sebagai catatan penting untuk membantu masyarakat Riau, khususnya petani sawit.
Soal infratruktur yang ada dilingkungan perusahaan, kata Ketut, itu sudah menjadi tanggungjawab investor. Dengan kata lain pemerintah tidak perlu pusing dengan hal tersebut. Namun demikian bukan berarti mengabaikan semua akses jalan yang dibutuhkan bagi masyarakat.
“Setiap perusahaan harus bermitra dengan masyarakat. Minimal 20 persen. Belum lagi masyarakat swadaya. Itu perlu infrastruktur yang memudahkan pengangkutan hasil produksi PKS dan sarana produksinya. Itu akan menjadi biaya mahal bagi petani,” sambungnya.
Penulis: Melba
