• Profil
  • Redaksi
  • Suara Anda
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Pedoman Media Siber
Sabtu, November 21, 2026
SUBSCRIBE
BertuahPos
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi
No Result
View All Result
BertuahPos
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi

FITRA Riau Kritik Dinas yang Tak Jalankan PPID

Tim Redaksi by Tim Redaksi
26 Desember 2017
Share on FacebookShare on Twitter

BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Komisi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Riau mencatat hanya 40% dinas dan badan di lingkungan Pemprov Riau punya Pejabat Pelaksana Informasi dan Data (PPID). 60% sisanya belum memaksimalkan lembaga itu. 

Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap dinas dan badan di pemerintah wajib punya PPID, sebagai lembaga yang mengurusi soal informasi dan data di lembaga masing-masing. 

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau melempar kritikan kepada dinas dan badan di Pemda Riau yang tidak menjalankan PPID. Sebab soal transparansi secara detail telah diatur dalam Undang-Undang tersebut.

“Dalam Undang-Undang itu kan semuanya sudah diatur dan dijalankan informasi apa saja yang boleh dibuka ke publik. Kenapa malah mereka tidak menjalankan PPID,” kata Tim Peneliti FITRA Riau Triono Hadi, kepada bertuahpos.com, Selasa (26/12/2017). 

Dia menambahkan, bahkan dari sisi kewajiban badan publik untuk menyiapkan pelayanan informasi melalui PPID, juga belum semua menerapkan. Meskipun telah semua daerah memiliki SK PPID, namun belum aktif menjalankan tugas memfasilitasi pelayaan informasi baik diminta maupun tanpa diminta (Proaktif publikasi).

Oleh karena itu, lebih lanjut Triono Hadi menjelaskan, sebagai wujud daerah dalam komitmen bertransparansi, adalah terbentuknya PPID serta menyiapkan fasilitas publikasi informasi kebijakan termasuk anggaran, bukan hanya setelah kebijakan tersebut selesai dibuat, melainkan dokumen yang masih dalam rancangan mesti harus publikasi.

Sebagai contoh, dia menjelaskan, Provinsi Riau melalui DPKAD (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ) Provinsi Riau, telah memiliki publikasi informasi khusus terkait anggaran secara detail. Baik lampiran Perda APBD, ataupun Lampiran Perkada Penjabaran APBD.

“Meskipun belum cukup, karena DPKAD baru menginformasi setelah dokumen manjadi peraturan atau pembahasan telah selesai, mestinya juga memiliki sarana publikasi saat dalam proses rancangan, sbagaimana dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta,” tambahnya. 

Dia melanjutkan, masalahnya belum semua OPD mengerti itu, tapi untuk satu sisi kebiajakn anggaran sudah cukup baik keterbukaannya, dibandingkan kabupaten dan kota lain di Riau. Namun demikian, Provinsi Riau mesti harus lebih transparansi lagi soal anggaran, bila perlu harus dibuka sampai kepada RKA yang rinci, agar publik tahu apa saja yang dianggarakan dalam setiap kegiatan

“Untuk daerah kabupaten belum ada fasilitas yang mempublikasikan informasi anggaran. Jangankan penjabaran APBD, dokumen KUA PPAS saja masih sulit untuk diakses publik. Yang paling penting diperhatikan dalam menyusun anggaran juga adalah item belanja yang dibuat oleh setiap OPD. Banyak item belanja tidak perlu, seperti perjalanan dinas, ATK, yang paling rentan untuk doubel penganggaran serta rentan manipuasi dan korupsi,” sambung Triono Hadi. (bpc3)

Share2Tweet2Send
Follow Berita BertuahPos di Google News

Tim Redaksi

Tim Redaksi


Diterbitkan oleh PT Citra Media Bertuah. Kirim informasi di sekitar Anda ke 0852 7260 5868 - redaksi@bertuahpos.com

Berita Terkait

Izin RAPP Dicabut, Johny S Mundung: Masyarakat Adat Bisa Menikmati Kembali Lahan Mereka
Berita Pilihan

Izin RAPP Dicabut, Johny S Mundung: Masyarakat Adat Bisa Menikmati Kembali Lahan Mereka

...

Read moreDetails
DAIFEST 2026 Kembali Digelar, Daihatsu Siapkan 5 Rocky Hybrid dan 70 Hadiah

DAIFEST 2026 Kembali Digelar, Daihatsu Siapkan 5 Rocky Hybrid dan 70 Hadiah

5 Manfaat Kedondong, Buah Tropis yang Banyak Tumbuh di Asia Selatan dan Tenggara

5 Manfaat Kedondong, Buah Tropis yang Banyak Tumbuh di Asia Selatan dan Tenggara

Ini Spesifikasi dan Harga Redmi Note 11 Cocok untuk Main Game Berat

Ini Spesifikasi dan Harga Redmi Note 11 Cocok untuk Main Game Berat

Satgas PKH Cabut Izin PT RAPP terkait Karhutla dan Kerusakan Kawasan Lindung

Izin Usaha Dicabut, Ini Respon RAPP

Jadwal Penukaran Tiket Konser BTS di Jakarta Desember 2026 dan Ketentuannya

Jadwal Penukaran Tiket Konser BTS di Jakarta Desember 2026 dan Ketentuannya

Next Post

Jelang Pilgub Riau 2018, Bawaslu: ASN Wajib Netral

Show Transparency Report
  • Profil
  • Redaksi
  • Suara Anda
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Pedoman Media Siber

© 2013-2025 BertuahPos.com.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi

© 2013-2025 BertuahPos.com.