BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Ketua Konfederasi SPSI Riau Nursal Tanjung mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya membuat program kerja hasil dari Rankerda K SPSI.
Dia mengatakan, program kerja tersebut diklaim olehnya untuk mengimbangi pembangunan kota Pekanbaru dan Riau secara menyeluruh. Dalam Rakerda tersebut, ada beberapa hal rekomendasi kepada pemerintaj dari kegiatan tersebut.
Pertama, pihaknya juga meminta kepada pemerintah, agar mendesak Disnaker Riau dan Disnaker Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pengawasan UU Ketenagakerjaan.
Tidak hanya itu, SPSI juga memiliki empat tuntutan kepada pemerintah. Mereka meminta kepada Disnaker Riau maupun Kabupaten Kota untuk mengawasi sistem kerja Out Soursching.
“Out Soursching ini perbudakan jaman modern, mereka ini seharusnya mendapatkan upah yang sesuai,” kepada wartawan, Rabu (30/11/2016).
Kemudian, pihaknya juga mendesak pemerintah untuk melaksanakan Asuransi Kesehatan Tenaga Kerja dan membebaskan pekerja dari pembayaran iuran asuransi kesehatan.
“Terakhir, kita juga mendesak Disnaker Riau untuk memberi kesempatan kepada KSPSI dapat menggunakan fasilitas BLK disemua wilayah untuk pendidikan pekerja,” tutur Nursal.
Sementara itu, ada beberapa rekom yang diberikan untuk internal adalah menuntaskan dan menyelesaikan persoalan ruang lingkup antar federasi. “Kami menilai saat ini masih banyak gesekan antar federasi di lapangan,” katanya lagi.
Kedua, meningkatkan hubungan industrial dengan bekerja aktif bersama Dinas Tenaga Kerja, Kamar Dagang Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia. Ketiga, menjajaki kemnungkinan pembangunan rumah murah untuk para pekerja.
“Saat ini memang ada program 1 juta rumah serta kerjasama antara SPSI dengan pemerintah, pekerja dapat rumah murah dengan uang muka dan angsuran yang ringan,” jelas Nursal.
Keempat, menjajaki pembangunan panti asuham anak yatim SPSI Riau. Kelima, mengembangkan peran koperasi SPSI provinsi Riau, serta rekomendasi yang keenam adalah mengembangkan kewirausahaan.
“Ketujuh menjajaki pembangunan perkebunan, kedelapan membuat tempat balai pelatihan kerja. Pelatihan itu penting untuk meningkatkan etos kerja dan profesionalisme pekerja yang bersaing dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Terakhir membentuk lembaga bantuan hukum. tutupnya.
Penulis: M Iqbal
