BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Saat ini, DPRD Riau tengah mengusahakan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan mendatang dapat menggunakan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru.
“Sesuai permintaan pak gubernur, kami diminta mengusahakannya. Disamping APBD Perubahan juga diminta menjalankan APBD Murni,” ungkap ketua DPRD Riau Djohar Firdaus kepada bertuahpos.com, Rabu (6/8/2014).
Dewan sendiri lanjut Djohar, sekarang sudah merespon permintaan Gubenur Annas Maamun. Makanya dibuat jadwal seketat mungkin agar dewan bekerja terus.
“Ditambah lagi, permasalahan RTRW yang sudah disahkan oleh mentri kehutanan. Sehingga DPRD Riau harus segera mengesahkan perdanya dengan membentuk pansus lagi,” ujarnya.
Namun demikian tambah Djohar, fokus utama DPRD Riau akan membahas permasalahan APBD Murni dan APBD Perubahan. Meski tidak bisa dibahas berbarengan.
APBD Perubahan terlebih dahulu dibahas kemudian APBD Murni yang akan dimulai tanggal 18. Meskipun begitu, Djohar sendiri belum bisa memastikan apakah APBD Perubahan nantinya akan banyak mengalami perubahan tau tidak. yang jelas, akan segera dibahas. “Sementara itu, untuk SOTK baru sudah masuk pembahasan, namun yang difokuskan pemprov Riau saat ini soal keberadaan dua SOTK yang ada dinas Pekerjaan Umum (PU).
SOTK baru itu sendiri sebenarnya lanjut Djohar di APBD Perubahan sudah bisa dimulai penggunaannya, namun harus dikonfirmasi terlebih dahulu ke Pemprov Riau untuk memantapkan dan memaksimalkannya.
Informasi yang diterimanya melalui kepala Bappeda Riau SOTK baru lebih banyak menyoroti ke dinas PU. “Tapi perda itupun harus perlu diperhatikan lagi. karena harus dilihat apakah akan ada perubahan lagi atau revisi untuk penyesuaiannya,” tutupnya.(syawal)
