BERTUAHPOS.COM (BPC), SIAK- Beberapa fraksi di DPDRD Kabupaten Siak memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak yang keempatkalinya meraih prestasi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) saat sidang paripurna yang di gelar, Senin (22/6/2015) di gedung paglima gimbam.
Namun, prestasi itu menjadi pertanyaan besar bagi fraksi Demokrat Kebangkitan Pembangunan Sejahtera (F-DKPS). Â
Melalui juru bicara F-DKPS, Awaluddin, dalam pemarannya menjelaskan, opini WTP merupakan hasil pemeriksaan secara prosedur kelengkapan adminitrasi pertanggung jawaban dengan pemeriksaan sampling SKPD secara acak. Tidak menutup kemungkinan, terjadi penyelewengan anggaran bahkan di kementrian yang meraih opini WTP dari BPK ternyata dikemudian hari ditemukan penyelewengan dan ahirnya kasus itu masuk keranah hukum.
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemkab Siak tahun anggaran 2014 oleh BPK RI perwakilan Riau‎, ada beberapa catatan penting yang harus ditindak lanjuti. Terhadap hal itu, F-DPKS‎ meminta penjelasan terkait langkah tepat dan cepat yang akan dilakukan Pemkab Siak dalam menindak lanjutinya.
Dengan tegas, Awaluddin meminta penjelasan kompreshensip tentang besarnya silva tahunan anggaran 2014 yang mencapai hampir 1 triliun yakni 910,461 miliyar lebih.
“Faktor apa saja yang menyebabkan ini, sepintas publlik menilai bahwa pemkab siak tidak mampu merealisasikan anggaran yang ada,” jelasnya.
Dengan itu, F-DKPS meminta penjelasan langkah kongkrit apa yang dilakukan pemkab terhadap rekomendasi BPK yang menyatakan bahwa beberapa Kepala SKPD yang masih Lalai mengelola inventarisi barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Walaupun 4 kali dapat WTP, namun ada rekomendasi BPK yang selalu muncul terhadap permasalahan yang sama yaitu aset dan investasi terkait tunggakan kredit bergulir‎, harap dijelaskan permasalahan ini,” pungkasnya. (syawal)
