BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Keberangkatan dewan perwakilan rakyat daerah atau DPRD Riau ke luar negeri dinilai sebuah tindakan foya-foya menghabiskan anggaran, apalagi ditengan ekonomi Riau yang saat ini sedang terpuruk.
Wakil Kamar Dagang Industri Riau Viator Butarbutar menilai tindakan ini sama sekali tidak mencerminkan sikap yang pro kepada rakyat. Di tengah lesunya ekonomi Riau, dewan yang seharusnya ikut duduk bersama membahas bagaimana upaya untuk mengatasi masalah ini. “Sudah capek saya ingatkan,” katanya kepada bertuahposcom, Kamis (17/09/2015).
Menurut pandangannya, tindakan seperti itu kecenderungan akan membuat masyarakat dan sektor swasta di Riau tidak lagi simpatik kepada dewan perwakilan rakyat. Seharusnya lembaga legislatif itu ikut terlibat dalam penyelesaian masalah yang dihadapi Riau saat ini.
Kabar soal keberangkatan anggota DPRD Riau yang mendapatkan jatah perjalanan ke luar negeri dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau 2015, bukan hal yang baru lagi.
Perjalanan secara diam-diam kabarnya dilakukan secara bertahap, untuk mengelabui publik agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Bahkan untuk perjalanan tahap pertama sudah berlangsung, namun tidak tahu siapa saja rombongan anggota dewan mendapatkan jatah tersebut.
Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau sebelumnya sempat merilis bahwa DPRD Riau menyiapkan anggaran untuk kunjungan ke luar negeri dalam belanja Sekretaris Dewan (Sekwan) mencapai Rp. 7,3 Milyar.
Ketua Fitra Riau, Usman, mengatakan anggaran itu digunakan untuk membiayai transportasi, tempat tidur, makan-makan, dan uang saku. Tidak menutup kemungkinan juga anggaran itu untuk biaya shopping dan lain sebagainya.
Sementara DPRD dan pemerintah Riau hanya menyiapkan anggaran Rp. 1.4 Milyar, untuk membiayai pencegahan dan penanganan penangulangan kebakaran hutan lahan. Artinya anggaran plesiran lebih besar empat kali lipat dari anggaran kebakaran hutan dan lahan yang menyengsarakan rakyat.
Â
Melihat dari urgensinya, kunjungan keluar negeri itu juga tidak penting dan bukan domain DPRD. Apalagi studinya soal pengelolaan ikan. Semestinya yang harus belajar itu orang Dinas terkait dan tidak harus ke luar negeri. Biaya yang dikeluarkan rakyat melalui APBD 2015 ke Anggota DPRD untuk perjalanan dinas sudah sangat besar. Tahun 2015 anggaran perjalanan dinas mencapai Rp. 45 milyar. (Melba)
