BERTUAHPOS.COM, TEMBILAHAN – Masyarakat Peduli Inhil (MPI) menilai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Inhil tertutup dan tidak transfaran mengenai nama-nama para pejabat eselon yang tertangkap oleh Satuan
Polisi Pamong Peraja (Satpol PP) Inhil ketika asik makan saat jam kerja.
“Kenapa harus pelit, kan itu santapan masyarakat. Jadi tidak perlu pelit dengan data-data itu,” ujar Aktivis MPI, Tengku Suhandri, Senin (17/11/14).
Ia juga mempertanyakan alasan pihak BKD yang enggan memberikan data nama-nama pejabat tersebut, padahal ia menilai jika dipublikasikan hal tersebut setidaknya akan member efek jera terhadap oknum yang tidak mengindahkan himbauan orang nomor satu di Inhil HM Wardan yang menganjurkan para PNS untuk melakukan sarapan pagi dirumah untuk mencegah hal-hal yang mengganggu tugas dari para pejabat dan PNS tersebut
“Selain diberikan sanksi administrasi, para PNS yang tertangkap tersebut juga harus diberikan efek sosial dengan diumumkan nama mereka dimedia massa, karena kalau hanya diberikan sanksi secara administrasi
itu tidak akan memberikan aspek jera terhadap mereka, jadi mereka juga harus diberikan sanksi sosial ya seperti diberitakan di media,” pintanya.
Terakhir ia juga mengatakan bahwa kalau prilaku pejabat dan PNS yang dinilai tidak disiplin tersebut tidak benar-benar diberi ketegasan sanksi, maka sidak yang dilakukan Satpol PP tersebut hanya sia-sia dan
dinilai hanya pemborosan saja.
“Kalau tidak ada aspek jera seperti itu sama juga dengan bohong,” tandasnya.(Ezy)
