BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Bursa Efek Indonesia (BEI) rencananya akan lakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Riau untuk membuka market saham. Bentuk join itu dalam upaya memberi pemahaman kepada pejabat di lingkungan pemerintahan untuk sadar menabung saham.
Kepala BEI Kantor Perwakilan Pekanbaru, Emon Sulaeman mengatakan, BEI akan meminta secara khusus kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman untuk membuka perdagangan di Bursa Efek Indonesia, dan melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Riau untuk memberikan edukasi tentang pengelolaan dana di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Baik tingkat provinsi ataupun kabupaten dan kota.
“Ada dua poin sebenarnya yang ingin kami tawarkan ke Pak Plt Gubernur Riau. Diantaranya, kami mengundang Pak Andi Rachman beliau akan membuka langsung perdagangan di BEI, dia nantinya diminta untuk memberikan pemahaman tentang saham kepada bawahannya, khusus di lingkungan pejabat daerah,” katanya, Jumat (04/03/2016).
Dia menambahkan, untuk target jangkauan yang lebih luas, selain memberikan edukasi kepada PNS, masyakat dan perusahaan-perusahaan di Riau juga menjadi sasaran pencapaian target itu dalam bentuk tawaran suplai pendanaan untuk modal perusahaan bisa mengembangkan sayap lebih jauh. Sebab menurut Emon, peluang untuk mencari pendanaan lewat pasar modal saat ini sangat terbuka lebar. Terutama pelaku usaha di Riau. Baik sektor UMKM atau perusahan besar lainnya.
“Jadi intinya, kami BEI akan membuka seluar-luasnya pada pelaku usahalah untuk terlibat langsung dalam pasar bursa ini,” sambungnya.
Sejauh ini, hal yang sangat mengkhawatirkan yakni, para PNS dibeberapa daerah di Riau menjadi “Gula” bagi investasi bodong. BEI akan bergerak untuk berbagi pemahaman tentang upaya antisipasi bodong yang marak terjadi. Terutama memberikan edukasi bagaimana mengatur pola keuangan dengan baik.
Setidaknya, kata Emon, para PNS ini mengetahui terlebih dahulu bagaimana mengenal dan menghindari investasi yang tidak jelas. Sehingga, bagi PNS yang awalnya punya perencanaan matang kedepan, justru uangnya hilang karena praktek-praktek seperti ini.
“Terakhir kami melihat kejadian di Kabupaten Pelalawan, yang menjadi korban invetasi tak jelas. Kami ingin hal ini bisa diantisipasi dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Riau dalam pengelolaan keuangan secara baik di kalangan PNS,” ujarnya.
Penulis: Melba
