APBD Pemko Defisit Rp 1 Triliun?

Kamis, 11 Februari 2016 08:33

BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dinilai oleh kalangan DPRD Pekanbaru tertutup. Selain itu, belum diketahuinya kelanjutan APBD Kota Pekanbaru yang disahkan pada November lalu mulai dipertanyakan oleh DPRD Pekanbaru.

Selain itu, dikalangan wakil rakyat tersebut beredar adanya adanya defisit anggaran pada APBD Pekanbaru 2016 hingga mencapai Rp 1 triliun. Demikian yang dikatakan oleh anggota DPRD Pekanbaru Herwan Nasri.

“Kita sering dengar tentang defisit APBD Pekanbaru dan ini menjadi kerisauan bagi kita. Kenapa bisa terjadi defisit dan apa penyebabnya? Info yang kita dapat defisit itu beragam, ada Rp 800 miliar ada juga info Rp 1 triliun,” katanya Kamis (11/2/2016)

Dengan kejadian ini, tentunya akan sangat berdampak kepada pembangunan kota. Terlebih lagi  program yang menyentuh masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, pembangunan jalan dan lainnya.
“Kalau terjadi deficit, yang dicoret itu kegiatan seremonial seperti pelatihan dan lainnya,” lanjut Politisi Golkar yang menjadi anggota Komisi IV tersebut.

Baca: U Turn Depan Living World Jalan Tuanku Tambusai Ditutup, Ini Alasannya

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru lainnya yakni Ali Suseno juga mengatakan hal yang sama. Meskipun saat ini belum diketahui pasti mengenai perihal tersebut, dirinya meyakini akan terjadi kegaduhan jika defisit tidak disampaikan ke DPRD.

“Sampai saat ini kita tidak ada diberitahu. Jangan sampai terjadi kekisruhan nantinya. Saya sendiri mendapat informasi ini setelah disahkannya APBD didalam perjalanan ada defisit pendapatan, salah satunya, berkurangnya anggaran DBH dari pusat, DAK serta tidak tercapainya target PAD,” sambungnya.

Walaupun informasi tersebut belum resmi disampaikan Pemko, seharusnya ada terjadi rasionalisasi anggaran oleh Pemko Pekanbaru yang mencapai 20 hingga 25 Persen. Dirinya juga tidak ingin ada berpolemik dan jangan ada kepentingan tertentu.

Politisi Hanura tersebut menambahkan, Jikapun hal memang ini terjadi, tentunya pihak DPRD ingin membahas hal tersebut bersama pemko. “Termasuk masalah hutang yang harus dibayarkan dan juga masalah proyek multi years yang sudah ada MoU nya,” tutupnya.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru M Noer, masih belum bisa dikonfirmasi terkait hal tersebut. (iqbal)