BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Akses transportasi di empat desa yang dihantam banjir bandang, di Kampar Kiri Hulu pada November 2015 lalu belum juga terselesaikan. Hingga saat ini, masyarakat diempat desa itu, masih terisolasi. Sejumlah bantuan sembako yang sebelumnya dijanjikan belum juga diterima masyarakat.
Ketua Persatuan Anak Negeri Pangkalan Kapas, Arika Harmon mengatakan, selain persoalan sembako, dia mengkhawatirkan sebanyak 500 pelajar di empat desa itu terancam putus sekolah. Para orang tua tidak sanggup lagi menopang biaya sekolah anaknya.
“Saya sama sekali tidak memikirkan persoalaan capek dan uang pribadi yang keluar. Tapi kalau akses jalan itu tidak juga diperbaiki, selain rawan masalah pangan, akan ada 500 orang pelajar dan mahasiswa terancam putus sekolah,” katanya, Senin (01/02/2015).
Hal itu, menurut Arika sangat mungkin terjadi, sebab sebagian dari orang tua mereka tidak sanggup lagi membiayai pendidikan anak-anaknya. Karena akses jalan yang putus akibat banjir bandang itu membuat akses transportasi masyarakat juga sangat terhambat. Sementara, hasil panen masyarakat dari perkebunan karet tidak bisa dibawa keluar untuk dijual.
Menurut pengakuannya, hingga saat ini akses jalan yang terputus itu belum juga diperbaiki oleh pemerintah. Desa-desa diterjang musibah banjir bandang tiga bulan lalu masih tetap dengan kondisi semula. Kucuran bantuan pangan yang sebelumnya dijanjikan Pemerintah Provinsi Riau hingga saat ini belum terealisasi. Keempat desa tersebut adalah desa Lubuk Bigau, Pangkalan Kapas, Tanjung Permai dan Tebing Tinggi.
Rencana Pemerintah Provinsi Riau, sebelumnya akan memenuhi permintaan masyarakat di empat desa di Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, Riau untuk menyalurkan bantuan logistik, ternyata memang belum bisa direalisasikan.
Menurut Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Riau, Syarifuddin, penyaluran bantuan itu masih terkendala masalah infrastruktur atau akses jalan masuk ke desa itu. “Akses kami masuk kesana untuk menyalurkan bantuan itu masih belum dibuka,” katanya kepada bertuahpos.com, Selasa (19/01/2015).
Dia menambahkan, sejak awal pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (PBDB) Kabupaten Kampar, untuk mengatasi persoalan jalur masuk ke desa itu. Hasil koordinasi itu juga sudah diutarakan di hadapan Plt Gubernur Riau Arsyadjulaindi Rachman pada pekan kemarin. Namun hingga saat ini belum ada realisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar.
Jikapun bantuan berupa kebutuhan sembilan bahan pokok masyarakat itu juga harus tetap disalurkan, satu-satu jalan yang memutar arah lewat jalur Provinsi Sumatra Barat. Namun persoalannya biaya transportasi dipastikan akan lebih tinggi. Sementara kendaraan yang bisa melintas dijalur itu hanya kendaraan roda dua.
Syarifuddin juga mengatakan, bahwa jarak tempuh yang bisa dilalui, jika bantuan itu disalurkan melewati rute Sumbar, tentunya akan banyak memakan waktu, dengan tambahan 3 sampai 4 jam dari waktu normal seperti biasa. “Tentu saja ini sangat merepotkan, dan ongkosnya terlalu besar,” ujarnya.
Pihak Dinsos Riau meminta, pihak Kabupaten Kampar setidaknya punya inisiatif untuk melakukan penyaluran bantuan terlebih dahulu ke wilayah itu. Upaya itu, dengan kata lain agar tidak serta merta bahwa Pemerintah Provinsi Riau ikut campur secara utuh dalam mengatasi persoalan itu.
“Persoalannya jalan itu putus. Makanya bantuan itu belum bisa kami salurkan. Harusnya Pemerintah Kabupaten Kampar gerak dulu. Setidaknya memperbaiki akses jalan masuk yang terputus yang menghubungkan ke empat desa itu,” tambahnya. (Melba)
