BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, Ir Darmansyah mengakui bahwa 60 persen kebutuhan pangan di Provinsi Riau masih bergantung dengan provinsi tetangga.
Hal tersebut disampaikan Dermansyah pada saat Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan yang berlangsung di Gedung Daerah Provinsi Riau, Kamis (10/12/2015).
“Dalam rapat ini, kami ingin ada rumusan yang faktual untuk mengatasi masalah ketahanan pangan di Riau. Sekarang ini 60 persen kebutuhan pagan di Riau masih dibantu oleh provinsi tetangga,” katanya.
Meski tidak dihadiri Pelaksana Tugas (Plt)Â Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh Dewan Ketahanan Pangan kabupaten dan kota se Riau. Dan langsung dipimpin oleh Dewan Ketahannan Pangan Kementerian Pertanian Riau, Dr Garjita Budi.
Dia menilai persoalan ketahanan pangan di Provinsi Riau harus diselesaikan dengan cara memberdayakan koordinasi yang intens, serta melibatkan pihak-pihak di lintas sektoral.
Tugas Dewan Ketahanan Pangan daerah dalam hal ini memiliki tanggungjawab penuh untuk membantu pemerintah pusat mengatasi masalah ketahanan pangan di Riau
“Harus dilakukan lintas sektor untuk menangani masalah pangan di Riau. Kami meyakini bahwa setidaknya ada satu daerah yang mampu menjadi sentral ketahanan pangan jika pemerintah berhasil mengelola dengan baik,” sambungnya.
Pihak Badan Urusan Logistik (Bulog) Provinsi Riau harus memberikan peran aktif, dengan mengakomodir serta menjaga kestabilan pangan di Riau. Dia meminta agar Bulog membeli ketersediaan pangan kepada petani dengan harga yang lebih tinggi.
Persoalan ini juga menjadi salah satu faktor mengapa ketahanan pangan di Riau sering bermasalah. Profit margin yang diterima petani jauh lebih rendah ketimbang keuntungan yang diperoleh oleh pedagang dan masyarakat.
“Profit margin untuk petani di bawah 27 Persen. Sangat jauh bedanya dengan keuntungan yang diperoleh pedagang dan masyarakat. Dukungan yang lemah terhadap petani itulah yang selalu menjadi masalah ketersedian pangan di Riau,” sambungnya.
Perbaikan distribusi tata kelola niaga disektor pangan ini perlu diperhatikan pemerintah. Faktanya yang menunjukkan bahwa tata niaga sejumlah komuditas pangan itu menunjukkan bahwa tidak adanya keseimbangan profit margin yang jelas. (Melba)
