BERTUAHPOS.COM (BPC) PEKANBARU – Pasca penghadangan Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), Nazir Foead dan rombongan oleh petugas PT RAPP.
Tim yang ini dibuat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar kini tidak terngiang lagi. Kaum akademisi pemerhati lingkungan menilai perlu adanya daya tahan ideologis untuk menangani masalah kenegaraan.
Menurut Pakar Lingkungan Riau, Dr Elviriadi MSi, masalah tersebut tidak ubahnya seperti menguji pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah negara. Kasus yang terjadi di Riau ini membuktikan bahwa sikap tegas dari pemerintah diperlukan agar perusahaan tidak sewenang-wenang.
“Publik pun terus sabar menunggu apakah presiden Jokowi masih seakan bermain 2 kaki, atau menuntaskan Karhutla dan memback up kemen LHK yang kesepian. Yang penting sekali, masyarakat Riau jangan diam, toh, yg makan asap tiap tahun adalah publik,” ujarnya kepada bertuahpos.com, Rabu (21/09/2016).
Dia melihat, upaya polarisasi gerakan Kementerian LHK dengan merangkul KPK cukup bijak, tapi seharusnya jangan puas sampai di situ. Kementerian LHK dapat meminta komitmen tertulis Gubernur Jambi, Sumsel, Riau, Kalimantan, para kadis kehutanan, kepala BLH Provinsi terkait agenda aksi tuntaskan Karhutla.
“Jadi harus selalu dihebohkan, direvitalisasi, segarkan terus, gelontorkan ide ide, pembaharuan bin seruan. Dibuat fakta integritas, dan moving, progresif dan revolusioner. Kalau angin-anginan, yang pasti masuk angin keluar asap,” katanya.
Dia menambahkan, progres penuntasan masalah ini harus jelas. Pro rakyat dan pembangunan, atau pro cukong yang porak porandakan lingkungan hidup. Ketegasan sikap itu agar Presiden Jokowi dikenang dan dicintai rakyat Indonesia seumur hidup.
Kendati demikian, dia melihat Menteri Siti cukup serius walau hanya dapat dukungan simbolik dari presiden. Sayangnya, Kementerian LHK sendiri tidak mentransformasikan sense of crisis nya ke struktur vertikal dibawahnya.
Birokrasi dibawah Menteri Siti, selalu hanya bisnis as ussual (biasa biasa aja), tidak teraliri spirit dan agenda krusial komandannya. Kalau birokrat vertikal Kementerian LHK ini progresif, merangkul stakeholders gerakan sipil dan partisipasi publik, merumuskan langkah dan strategi dengan cepat, maka itu sudah cukup.
“Cukup menakutkan pengusaha hitam mafia gambut dan karhutla tamat sampai 2016. Kan mereka yang mewakili negara,” sambungnya.
Penulis: Melba
