BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKABARU – Pemerintah Provinsi Riau mengakui bahwa sembari berjalan ke triwulan ke II tahun 2016, realisasi anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Riau masih sangat sedikit.
Assisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Riau, Masperi mengatakan, sampai pekan lalu realisasi keuangan baru mencapai angka 12 persen dan realisasi fisik sekitar 35 persen.
“Melihat angka ini memang belum tercapai target kita. Dan kami mengakui bahwa realisasi APBD masih sangat sedikit,” katanya.
Namun demikian, saat ini ada lebih kurang ada Rp 600 miliar proyek yang akan dilelangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau.
Jika proses tersebut sudah sampai pada tahapan penentuan kontrak, artinya akan ada realisasi sebesar 30 persen dari anggaran Rp 600 miliar itu.
Dari Rp 10 triliun APBD Riau artinya sudah berjalan 30 persen untuk realisasi keuangan saja. “Kami sangat yakin kalau realisasi anggaran tahun ini bisa mencapai target yang sudah ditetapkan,” sambungnya.
Soal SKPD yang lamban, menurut Mesperi, seyogyanya setelah APBD Riau diketok palu atau disahkan, ada aktifitas lanjutan dengan menyusun program kerja.
Dari program kerja itu, SKPD harus tahu berapa target realisasi bulanan yang harus dicapai.
Pada saat target bulanan itu tidak tercapai, pimpinan SKPD harus melakukan koreksi mengapa hal tersebut terjadi. Makanya memang harus dilakukan perhitungan kembali.
“Pengawasan jelas dong. Kita akan terus melakukan evaluasi kenapa SKPD yang tidak bisa menyelesaikan targetnya. Seharusnya realisasi sampai target. Kalau kurang tentu bagaimana percepatan itu harus dilakukan evaluasi,” tambahnya.
Sebelumnya, hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Povinsi Riau, tercatat ada sebanyak 6 SKPD yang mendapat catatan lapor merah dalam melakukan realisasi APBD.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan bahwa dirinya sudah meminta kepada Plt Sekretaris Daerah, M Yafis, untuk mengirimkan laporan data soal realisasi tersebut.
“Kalau memang realisasi di SKPD itu belum bergerak sesuai harapan. Siang ini juga bisa kita bahas,” katanya.
Termasuk juga soal kabar akan adanya mutasi pejabat yang dianggap sudah tidak bisa menjalankan tugasnya di SKPD.
Andi Rachman mengakui kalau memang disarankan seperti itu, maka Pemprov terpaksa akan melakukan mutasi pejabat.
Sementara soal penyesuaian posisi itu, kata Andi Rachman dirinya sudah punya catatan khusus.
“Kalau memang sudah tidak bisa diharapkan, untuk apa dipertahankan untuk mengatur SKPD-nya masing-masing,” ujar Andi Rachman.
Penulis: Melba
