BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau mengakui, hingga saat ini kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat masih sangat rendah.
Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretari Daerah (Sekda) Provinsi Riau, M Yafiz, dalam Formum Konsultasi Publik Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Riau yang berlangsung di Pekanbaru, Senin (23/5/2016).
“Sejauh ini, pencapaian pemerintah belum dididukung aparat pemerintah yang handal. Dan pelayanannya memang belum optimal,” katanya, Senin (23/05/2016).
Kondisi ini dibuktikan dari banyak faktor, diantaranya belum meningkatnya perekonomian masyarakat dalam pengembangan industri kreatif dan industri rumahan sebagai sarana pendukung ekonomi rakyat.
Selain itu, sektor perkebunan yang menjadi penggerak perekonomian keluarga masyarakat juga belum memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi rakyat.
Bukti lain, masih lemahnya infrastruktur yang hampir terjadi semua daerah. Padahal, infrastruktur pendukung seperti jalan dan sarana lainnya menjadi indikator penentu terhadap pembangunan ekonomi masyarakat.
“Sinergitas Pemprov Riau dan daerah masih sangat rendah. Akibatnya ekonomi masyarakat turun dan infrastruktur belum banyak yang berubah,” sambungnya.
Pemerintah Provinsi Riau menyadari, hal-hal yang menjadi catatan dalam forum publik ini perlu menjadi catatan revisi untuk program pemerintah jangka panjang. Dengan kata lain, catatan-catatan tersebut harus menjadi target perbaikan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan.
Forum konsultasi publik ini, dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk instansi vertikal lainnya yang mengambil peran dalam pengembangan pembangunan daerah di Riau.
Sementara itu, untuk pencapaian pembangunan SDM pada rentang periode 2005 sampai 2025, kualitas pelayanan dan pemerataan pembangunan SDM yang unggul masih perlu ditingkatkan untuk menopang pembangunan ekonomi.
Selain itu, tingkat pendidikan penduduk Riau juga masih sangat rendah. Rata-rata lama sekolah hanya 8,49 tahun. Sementara untuk akses pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas masih perlu ditingkatkan untuk mencapai standar pelayanan minimal.
“Kemudian, masih terbatasnya pelayanan peningkatan keterampilan kerja bagi penduduk usia kerja dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kerja daerah,” tambah Yafis.
Penulis: Melba
