BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Langkah Pemerintah Provinsi Riau untuk menciptakan Riau swasembada beras sepertinya masih jauh dari harapan. Pasalnya hingga saat ini Riau masih defisit beras meski sudah melakukan suplai dari beberapa provinsi tetangga.
Bank Indonesia (BI) mencatat dalam jangka waktu tiga tahun terakhir, kebutuhan masyarakat terhadap komuditi beras terus mengamati peningkatan sementara pertumbuhan produksi beras malah mengalami penurunan.
Kepala BI Kantor Perwakilan Riau, Ismet Inono mengatakan, masalah defisit beras juga akan menjadi bahasan fokus dalam pertemuan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau.
Pertumbuhan kebutuhan beras tiga tahun terakhir 2,52 persen. Sedangkan pertumbuhan produksi beras malah minus 7,05 persen. Sementara untuk pasokan beras sendiri berasal dari antar pulau Sumatra saja, yakni Sumut 39 persen, sumsel 15 persen Sumbar 31 persen.
Ismet menyebutkan kondisi seperti ini pula yang menyebabkan Riau acap kali mengalami inflasi. Sebab daya beli masyarakat yang tinggi sementara tidak didukung dengan ketersediaan beras yang memadai.
Terlepas dari pada itu dia juga mengakui bahwa persoalan ketersediaan beras di Riau juga sering menjadi masalah. Tugas berat pemerintah tidak hanya memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk beralih dari bertanam sawit menjadi sawah, mainkan juga penting adanya pemahaman bahwa hasil panen yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan lokal
Seperti yang diutarakan Bupati Siak Syamsuar dalam sebuah pertemuan di kantor Bank Indonesia awal pekan lalu. Dia menjelaskan kondisi keterlibatan para tebgjulah asal luar daerah itu dalam mendominasi perdagangan beras di Kabupaten Siak. Para tengkulak berani menggambil hasil panen gabah basah petani sebelum masa panen. Akibatnya hasil panen itu dibawa keluar dari Riau untuk diolah menjadi beras jadi yang kemudian dijual kembali ke Riau.
Andi Rachman menjelaskan pihaknya akan melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) Riau. Sebab sebelumnya, Syamsuar juga menjelaskan bahwa Bulog enggan mengambil hasil panen petani dengan harga standar Bulog. Menurut dia, hak ini hanya masalah kebijakan saja.
“Yang penting sekarang ada kemauan tak untuk padi ini bagaimana bisa perdagangannya tidak keluar dari daerah. Tentu pemerintah Kabupaten Siak harus cari penggantinya untuk solusi,” tambahnya.
Bupati Kabupaten Siak, Syamsuar mengaku cukup dipusingkan dengan kondisi petani padi di kabupaten itu yang menjual hasil panen gabah basahnya ke tengkulak Asan Medan. Menurut dia, kondisi seperti ini sudah berlangsung sejak lama.
Dalam situasi sepertibini, kata dia, Pemerintah Kabupaten Siak tidak bisa berbuat banyak, sebab menyangkut masalah pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya.
“Kami selaku pemerintah sudah melakukan upaya untuk peningkatan produksi beras dalam rangka menuju arah swasembada beras. Tapi kondisinya sedang harga beras malah makin mahal,” katanya.
Penulis: Melba
