Dear Syamsuar, Ini Solusi Fitra Agar Mutasi Hasilkan Pejabat Berkualitas dan Profesional di Pemprov Riau
BERTUAHPOS.COM – Soal Gubernur Riau, Syamsuar mempersiapkan perombakan struktur jabatan di lingkungan Pemprov Riau, menjadi pembahasan hangat di awal tahun. Sebanyak 500-an pejabat eselon III dan IV rencananya akan dilantik, meskipun sempat mengalami penundaan.
Sebelum ini, Syamsuar sudah mengumpulkan sejumlah kepala dinas, dan badan di lingkungan Pemprov Riau sebagai bentuk evaluasi kinerja. Hasilnya, pada awal tahun 2020 sejumlah pejabat sudah nonjob dan beberapa dinas diisi oleh Plt.
Hal semacam ini sebenarnya biasa terjadi di lingkungan pemerintahan apalagi sekelas Provinsi Riau. Setiap ada pemimpin baru, hampir dipastikan ada struktur baru yang juga diisi oleh wajah-wajah lama dan baru. Gubernur diperbolehkan untuk melakukan rotasi dengan tujuan untuk mendukung visi dan misinya, dan aturan membolehkan itu.
Namun yang terpenting dari semuanya adalah, bagaimana seorang pemimpin (gubernur) bisa menghasilkan pejabat berkualitas dan profesional dalam bekerja. Untuk mendapatkan sosok-sosok ini bisa saja dengan menghadirkan orang baru, atau mempertahankan orang lama yang memang sudah teruji kualitas dan profesionalitasnya.
“Menurut saya Gubernur Riau Syamsuar tidak perlu ragu untuk tidak mengangkat kembali pejabat atau kepala dinas yang kini tengah menjabat, jika memang kinerjanya selama ini buruk,” kata Koordinator Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Triono Hadi, kepada bertuahpos.com.
Menurut pendapat Tri, banyak angkah yang bisa dilakukan oleh Gubernur Riau untuk menghasilkan pejabat yang profesional di pemerintahan. Diantaranya dengan melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK guna mendalami latar belakang setiap calon kepala dinas dengan baik. Hal ini bertujuan agar setiap kepala dinas yang duduk benar-benar memiliki integritas.
“Evaluasi kinerja pejabat di lingkungan Pemprov Riau sejatinya untuk mendapatkan, pejabat yang benar-benar profesional dalam bekerja jika tidak Apakah proses evaluasi dan assessment juga perlu dipertanyakan,” Sambungnya.
Solusi ini kiranya patut untuk dipertimbangkan oleh Syamsuar selaku Gubernur Riau. Publik juga sudah bosan dengan fakta integritas yang hanya tertuang dalam secarik kertas. Faktanya masih saja ada dinas yang lemah dalam menjalankan kewajiban penganggaran untuk kepentingan masyarakat, dan ada saja pejabat pemerintahan yang terseret ke jeruji besi karena tersandung korupsi.
Kabar teranyar, bahwa Pemprov Riau kembali akan membentuk SOTK baru. Sejumlah pejabat eselon III dan IV harus dilantik untuk mengisi posisi-posisi di dinas, badan dan biro yang baru itu. Namun pelantikan yang dijadwalkan akhir pekan lalu dibatalkan.
Kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Riau, Gubernur Syamsuar ingin melihat nama-namanya dan memastikan kelengkapan dokumennya. Sementara di satu sisi waktu terus berjalan. Dalam ketentuan berlaku, dinas, badan, dan biro yang baru di lingkungan Pemprov Riau sudah harus berjalan di awal tahun 2020 ini. (bpc3)
