BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau semakin dipusingkan soal anggaran. Setelah kabar Dana Alokasi Umum atau DAU untuk Riau dan dua Kabupaten dilakukan penundaan penyaluran, soal Dana Bagi Hasil atau DBH Riau kemungkinan besar akan di Pangkas sebesar Rp276 miliar. Dengan jumlah pemotongan dana tersebut, bisa dipastikan Riau kembali mengalami kekurangan dana.
“Itu baru kabarnya, sampai saat ini kita belum mendapatkan keputusan. Dari informasi yang kami terima kemarin mungkin akan ada pemotongan sebesar angka tersebut. Baru itu yang ada pemotongan. Yang jelas sekarang kami masih menunggu berapa angka pastinya,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Ijazi.
Dia menambahkan untuk saat ini baru ada justifikasi terhadap dana Migas, kemungkinan pada triwulan terakhir 2016 yang akan disesuaikan dengan Riau dapat potongan sebesar Rp226 miliar. Hal ini diakui Ahmad Ijazi akan sangat memberatkan keuangan pemerintah.
Langkah selanjutnya setelah dilakukan pengurangan anggaran ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD akan kembali melakukan rasionalisasi. Langkah ini harus dilakukan agar Riau tetap punya anggaran yang cukup untuk menjalankan roda pemerintahan. “Repotnyakan kadang-kadang TAPD akan berulang kali juga melakukan rasionalisasi,” tambahnya.
Dia mengakui hambatan utama karena dilakukannya pemotongan DBH ini, Pemerintah Provinsi Riau akan terhambat dalam proses penganggaran. Namun demikian, kebijakan pemerintah itu mau tidak mau harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Yakni dengan cara efiensi anggaran.
“Hanya saja mungkin kita paksa, memohon maaf kepada seluruh warga masyarakat karena dalam ketentuan yang diutamakan itu adalah urusan wajib,” tambahnya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rahmad Rahim mengatakan secara nasional pemerintah pusat telah melakukan pemotongan DBH sebesar Rp68 triliun. Pihaknya masih menunggu kepastian angka pemotongan untuk Riau terhadap DBH tersebut.
“Upaya yang saat ini terus kita lakukan yakni akan tetap melakukan rasionalisasi kegiatan di SKPD. Saya yakin juga tidak semua kegiatan yang ada di dinas itu bisa terlaksana semua. Untuk kegiatan yang tidak terlaksana itu akan dijadikan sebagai dana prnyeimbang,” ujarnya.
Penulis: Melba
