BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau kembali mendapat kritikan tajam karena dianggap belum baik melakukan pengelolaan keuangan daerah. Kritikan itu disampaikan seluruh fraksi dalam Paripurna Penyampaian Pendapat DPRD Provinsi Riau, tentang temuan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu.
Salah satu kritikan tajam disampaikan dari Fraksi PDIP. Sekretaris partai itu, Almains menyebutkan, dari fraksinya melihat ada banyak jumlah uang daerah yang tidak tersalurkan. Mengingat realisasi APBD Riau tahun 2015 hanya 60 persen lebih. Paripurna tersebut langsung dihadiri oleh Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman.
“Apalah artinya pemerintah dapat penghargaan WTP kalau uang Riau Belum Sentuh masyarakat. Harusnya dengan uang sebanyak itu, Pemprov Riau bisa lebih baik lagi, untuk memaksimalkan kerja pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Sementara ada banyak kepentingan DPRD yang tidak terakomodir oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Namun ternyata dalam pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK ternyata menemukan ada beberapa pos anggaran yang dijalankan oleh SKPD yang bukan menjadi kewenangannya.
Masalah lain juga muncul dalam penyaluran dana hibah yang dikucurkan oleh Pemprov Riau pada tahun 2015 lalu. Dia menyebutkan dalam catatan BPK ada pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat namun bisa menerima dana hibah. Serta ada beberapa penyaluran dana tersebut, tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak ada laporan berita acara.
“Juga ditemukan adanya penyaluran dana hibah kepada organisasi yang itu-itu saja. Kami menyimpulkan bahwa penyaluran dana Bansos di tahun lalu, hanya dinikmati oleh segelintir kelompok kecil saja,” tambahnya.
Selanjutnya, kritikan tersebut juga muncul dari kebijakan Pemerintah Provinsi Riau, yang mengucurkan sejumlah uang ke tubuh Badan Usaha Milik Daerah di Riau. Sebesar Rp 1,3 triliun dana, yang disalurkan ternyata tidak memberi efek yang berarti.
Menurut fraksi partai itu, indikatornya sederhana, bahwa selama ini Badan Usaha Milik Daerah belum memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sebab sebagian besar perusahaan plat merah itu tidak punya orientasi sosial yang jelas. Kehadiran perusahaan pemerintah itu juga belum memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat, dan belum memberikan PAD yang besar.
“Kami meminta agar Pemprov Riau memberikan jawabannya terhadap masalah-masalah tersebut. Penyertaan modal ke BUMD itu jor-joran dilakukan. Belum lagi ada banyak BUMD Riau yang bermasalah,” katanya. Realisasi keuangan pemerintah tahun 2015 hanya berjalan sebesar 60 persen dari total APBD Riau sebesar Rp11 triliun lebih.
Penulis: Melba
