BERTUAHPOS, BOGOR – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin SM MM, menghadiri Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 yang berlangsung pada 18–19 November 2025 di Hotel Sentul Lake, Bogor.
Forum strategis ini mempertemukan 18 Gubernur dari wilayah perbatasan, 74 Bupati dan Walikota, serta 40 Kementerian/Lembaga terkait untuk merajut arah pembangunan kawasan terdepan Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Muzamil menyampaikan bahwa Pemkab Kepulauan Meranti siap mendukung pegembangan wilayah perbatasan oleh pemerintah pusat, saat ini pihaknya telah mengevaluasi rencana pembangunan wilayah perbatasan tahun 2025 untuk diusulkan kepada pemerintah pusat.
“Sesuai mandatori, kita telah mempersiapkan usulan prioritas yang fokus pada pemenuhan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur wilayah Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP) yang telah ditentukan BNPP, yaitu Kecamatan Rangsang, Rangsang Barat dan Rangsang Pesisir,” ungkapnya.
Kepala Bagian Perbatasan Setdakab Meranti, Gilang Wana Wijaya SSTP MSi, saat mendampingi Wakil Bupati Kepulauan Meranti menyebut pihaknya telah mempersiapkan usulan prioritas dari sejumlah OPD teknis sesuai mandatori, kepada BNPP RI dalam Rakorendal ini.
Disamping itu, forum ini diharapkan menjadi ruang penyelarasan kebijakan pembangunan kawasan perbatasan sesuai RPJMN 2025–2029 dan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008.
“Pembangunan wilayah perbatasan menjadi perhatian khusus pemerintah pusat dengan tujuan menciptakan lingkungan dan ekosistem yang bagus agar tidak terjadi kesenjangan sosial antara Kepulauan Meranti sebagai beranda negara dan pulau terdepan yang berbatasan dengan negara tetangga,” ujar Gilang.
Rakorendal dibuka oleh Menko Polhukam, Jenderal TNI (Purn) Djamar Chineseago, bersama Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP, Tito Karnavian. Hadir pula Sekretaris BNPP, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, yang mengukuhkan keseriusan negara dalam memperkuat beranda depan Indonesia.
Dalam pemaparannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan visi pengelolaan kawasan perbatasan 2025–2029: mewujudkan wilayah perbatasan yang tangguh, mandiri, sejahtera, dan adaptif. Visi ini diterjemahkan melalui langkah-langkah strategis seperti penguatan penegakan hukum lintas batas, optimalisasi ruang dan infrastruktur, pengembangan potensi unggulan daerah, serta perbaikan tata kelola kelembagaan yang lebih gesit dan terintegrasi lintas sektor. Ia menekankan bahwa kawasan perbatasan tidak boleh lagi dipandang sebagai daerah pinggiran, melainkan sebagai “beranda depan” yang menyambut Indonesia Emas 2045.
Melalui penyelenggaraan Rakorendal 2025, BNPP menargetkan tersusunnya rumusan kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang komprehensif, responsif, dan berkelanjutan sebagai upaya memperkuat daya saing nasional dan memperkokoh posisi Indonesia di garis terdepan kedaulatan negara.
Pembangunan kawasan perbatasan diarahkan tidak hanya untuk memperkuat politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya, tetapi juga untuk menumbuhkan wilayah-wilayah perbatasan sebagai ruang strategis yang berdaya saing dan menumbuhkan kesejahteraan. (ADV)
