BERTUAHPOS.COM, INHIL – Bupati Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MP mengatakan para petani kelapa di Inhil nantinya tidak lagi menjual kelapa bulat. Ketergantungan petani saat ini yang hanya pada penjualan kelapa bulat telah membuat derita di petani kelapa kita sendiri. Ketika harga jual murah, mereka tidak bisa apa-apa. Makanya ke depan kita tidak lagi inginkan ini.
Bupati Wardan mengatakan hal itu saat menggelar pertemuan dengan Aliansi Pemuda Mahasiswa Inhil, Selasa sore (28/8/2018). Dalam kesempatan itu, Bupati Wardan memaparkan tentang program Kelapa Terpadu. Selain akan dimasukkan dalam Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 – 2023, untuk memastikan program ini masuk dalam RPJMD bahkan sudah dibahas dalam Rapat Pembahasan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018 – 2023 di Aula Kantor Bappeda Inhil, Senin (20/8/2018) lalu.
Program pemberdayaan dan pelatihan ini sendiri nantinya akan disinergikan dengan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) yang telah terbukti lima tahun terakhir, membawa maju seantero desa yang ada di Inhil. Inilah kata Wardan, program tersebut nantinya akan bernama Program DMIJ Plus Terintegrasi yakni program pemberdayaan pada peningkatan perekonomian masyarakat.
”Makanya DMIJ Plus Terintegrasi tersebut selain digawangi langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, program itu juga akan tersinergi dengan beberapa OPD lainnya seperti Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi,” jelas Wardan.
Sinergitas kerja antar OPD tersebut, sambung Wardan, sangat penting untuk memastikan suksesnya Program Kelapa Terpadu itu. Sebab, katanya, tidak akan bisa berjalan jika hanya dikawal oleh satu OPD saja. ”Kita perbaiki kebun masyarakat terus kita latih masyarakat untuk bisa menghasilkan produksi hilir kelapa, setelah dilatih tentu mereka perlu alat. Nah, alat ini nanti akan kita siapkan melalui Dinas Perindustrian,” kata Wardan.
Selain peralatan, papar Wardan pula, nantinya masyarakat pasti juga ada yang akan terbentur modal. Hal ini, nanti akan dilakukan oleh Dinas Koperasi dalam penanggulangannya. ”Bahkan untuk penyediaan modal ini sendiri, kita sudah lakukan pertemuan dengan Bank Riau Kepri dan mereka telah sepakat dengan kita, untuk tahap awal ini mereka siapkan dana sejumlah Rp25 miliar,” ujar Wardan.
Tak cukup cuma perbaikan kebun, pelatihan masyarakat, penyediaan alat serta bantuan modal, Pemkab Inhil juga saat ini telah menjalin perjanjian kerja dengan salah satu perusahaan berskala internasional. Perjanjian kerjasama ini selain juga mencakup beberapa hal yang telah dipaparkan diatas juga tertuang pada penyediaan pasar bagi pembeli hasil industri yang telah dibuat oleh masyarakat.
”Sebelum-sebelumnya, masyarakat kita kan juga telah cukup banyak yang memulai untuk membuat industri turunan kelapa. Kenapa akhirnya pada tutup, sebab pasarnya tidak ada. Makanya kami Pemkab Inhil juga lakukan ini yaitu penyediaan pasar bagi hasil industri masyarakat tersebut,” tandas Wardan.
Perusahaan yang telah melakukan perjanjian kerjasama tersebut adalah The Green Coco Island yang dipimpin oleh Profesor Wisnu Sardjito yaitu salah ahli kelapa bertaraf dunia yang pernah menjadi salah satu staf di PBB di bidang kelapa.
Sebelumnya dijelaskan, pertama sekali tentunya kita tetap melanjutkan program yang telah kita lakukan beberapa tahun ini yaitu melakukan penyelamatan kebun-kebun kelapa masyarakat. Seperti perbaikan trio tata air hingga penyediaan bibit unggul bagi peremajaan kebun-kebun tua maupun kebun yang telah rusak. Selanjutnya, sambung Wardan, program tersebut akan menyasar pada pemberdayaan dan pelatihan masyarakat pedesaan. Melalui program pemberdayaan dan pelatihan itu, ditargetkan nantinya masyarakat petani kelapa Inhil dapat menghasilkan industri hilir dari produk turunan kelapa. (Advertorial/diskominfo/gun)
