BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – DPRD Riau menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Riau tahun 2017, Senin (23/4/2018). Dalam rapat paripurna itu pansus merekomendasikan beberapa hal terhadap laporan LKPj Gubernur Riau tahun 2017 itu.
Meski demikian, melalui pembahasan yang panjang dan melelahkan, DPRD Riau akhirnya menyetujui Laporan keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Procinsi Riau tahun 2017. Â
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Riau Hj Septina Primawati, didampingi wakil ketua DPRD Riau Sunaryo dan Kordias Pasaribu. Kegiatan turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi dan dihadiri undangan lainnya.
Rapat paripurna pembacaan laporan Pansus LKPj DPRD Riau itu dibacakan juru bicara H Mansyur. Dikatakannya, Pansus telah menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan badan anggaranÂ
Dalam penyampaian LKPj itu, Pansus menyampaikan beberapa rekomendasi atas laporan keterangan keuangan Gubernur Riau. Yakni sisa belanja gaji pegawai sebesar Rp388 miliar tidak terulang lagi.
Dikatakannya, dalam LKPj Gubernur Riau tahun 2017, Pansus LKPJ memang menemukan kelebihan belanja gaji pegawai Pemprov Riau sebesar Rp338 miliar. Anggaran belanja gaji pegawai dalam APBD 2017 adalah sebesar Rp2,3 triliun. Namun, ternyata yang terserap hanya Rp1,9 triliun.
“Sisa belanja gaji pegawai ini agar jangan berulang lagi,” tegas Mansyur dalam menyampaikan laporan Pansus LKPJ itu.
Lanjutnya, tidak masuk akal jika Rp388 miliar kelebihan dana belanja pegawai itu, sehingga Pansus merekomendasikan untuk penambahan anggaran belanja pegawai itu. “Mestinya bertambah anggaran belanja pegawai itu,” ungkapnua
Dana tersebut lanjutnya, akan dikembalikan ke kas daerah dalam dalam bentuk dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa). “Kelebihan anggaran itu direkomendasikan untuk dikembalikan ke kas derah dan menjadi sikap,” ungkapnya
Sementara itu, Gubernur Riau yang diwakili Sekretaris Derah Sekda Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengatakan, laporan ini menjelaskan sekarang-kurangnya tentang kebijakan umum pemerintah daerah dalam kebijakan umum daerah dan pengelolaan uang daerah secara baku termasuk belanja daerah.Â
LKPj Pemerintah Derah ini mengacu kepada Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2014 tentang rencana pembangunan jangka menegah daerah (RPJMD) dan rencana pembanguna jangka panjang daerah (RPJPD).
Di samping itu secara khusus lanjut Sekda, pelaksanaan APBD Provinsi Riau tahun 2017 didasarkan atas kesepakatan Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Riau.
“Maka dari itu rekomendasi yang disampaikan anggota DPRD Riau itu akan dijadikan landasan untuk menjalankan roda pemerintahan di masa mendatang,” jelasnya
Usai penyampai tanggapan pemerintah derah tersebut paripurna penyampaian laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Riau tahun 2017 diambil alih oleh pimpinan DPRD Riau Hj septina Primawati, dan ditutup dengan penyerahan laporan LPKj oleh Pemerintah Derah kepada DPRD Riau. (adv)
