BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau menilai kepemilikan sampai 5 unit mobil dinas untuk jabatan sekelas Gubernur Riau, merupakan hal di luar kewajaran.
Peneliti FITRA Riau, Trono Hadi kepada bertuahpos.com, mengatakan, bahwa memang pejabat tinggi di Riau cenderung rata-rata menyimpan banyak kendaraan dinas, terutama pejabat-pejabat terdahulu.
“Kalau punya 2 unit untuk dalam kota dan luar kota, ya kita masih bisa maklum lah. Begitu juga dengan Gubenur Riau. Tapi kalau sudah punya 5 mobil dinas, itu sudah enggak wajar,” katanya, Kamis 28 Februari 2019.
Lanjut Triono, modusnya beragam, selain menggunakan banyak kendaraan, plat kendaraannya biasanya juga banyak. Masalah ini sudah menjadi masalah lama dan seolah-olah menjadi kebudayaan turun-temurun.
Harusnya, ujar Triono, pemerintah sejak awal sudah bisa memastikan bahwa penyedian barang seperti mobil dinas dilakukan secara wajar dan sesuai dengan kebutuhan saja.Â
Baca:Â Dari 5 Unit Mobil Dinas Gubri, Syamsuar Hanya Pakai Royal Saloon dan Fortuner
“Kami harap tak ada lagi penganggaran mobil dinas pada anggaran 2019 ini. Yang ada saja dimaksimalkan. Apalagi itu mobil dinas, biaya perawatannya ditanggung negara, pastilah masih layak pakai,” sambungnya.
Menyetop pembelian mobil dinas di lingkungan Pemprov Riau, menurut Triono, dalam konteks efisiensi anggaran yang sifatnya pribadi, bukan operasionl kantor.
“Jangan sampai seluruh keluarga Gubernur, seolah-olah kendaraannya difasilitasi negara. Makanya keberadaan mobil dinas itu idealnya sesuai kebutuhan saja,” tutur Triono.
“Memang budaya pejabat di Riau ini begitu. Setiap ganti kepala daerah ada mobil dinasnya baru. Dari sisi penggunaan selama 5 tahun ini, saya rasa untuk 1 unit mobil tidak begitu buruk apalagi semua perawatan ditanggung negara,” sambungnya. (bpc3)
