BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Pemerintah harus memiliki komitemen untuk menyediakan suplai premium di Riau.Â
Wakil Pansus Revisi Pajak Daerah, Aherson meminta kejelasan dari pemerintah untuk suplai premium di Riau. Dia mengatakan pemerintah jangan membohongi masyarakat dengan menyebutkan suplai premium aman, padahal kosong di SPBU.
“Jangan membuat masyarakat berharap ada premium, kenyataannya tidak ada. Kosong terus premium di SPBU tu,” kata Aherson kepada bertuahpos.com, Selasa 20 Maret 2018.
Baca:Â Proyeksi 2018, Pertamina Salurkan 860.406.000 Kilo Liter Pertalite dan Premium
Ternyata, Pemerintah Sengaja Kurangi Kuota BBM Jenis Premium
Kalau pemerintah, kata Aherson, berkomitmen untuk menyediakan premium, misalnya 50 persen, tentu tidak akan berdampak luas ke harga pertalite. 50 persen premium itu bisa digunakan masyarakat menengah ke bawah, dan 50 persen pertalite bisa digunakan masyarakat menengah atas.
“Ini kan tidak jelas. Kalau memang pemerintah mau menarik premium itu, ya langsung saja. Ini banyak pula politiknya,” pungkas Aherson.
Dilanjutkan Aherson, jika memang pemerintah ingin memutuskan suplai pertalite, seharusnya langsung diputus saja. Dengan demikian, hanya masalah harga pertalite yang perlu diperjuangkan.
“Kalau pemerintah dan Pertamina mau memutuskan premium, ya putuskan saja. Jelas pertalite kita perjuangkan lagi,” ujarnya. (bpc2)
