BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau mendorong perlubada reformasi total di tubuh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) baik pusat maupun Provinsi Riau.
Hal bergulir dari kasus, penangkapan dua Auditor Utama BPK oleh Komiai Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu tentu saja menjadi pukulan keras bagi lembaga auditor negara itu.
Koordinator Fitra Riau, Usman menjelaskan, langkah diakukannya audit total lembaga audit itu, dianggap telah mencoreng negara. “Bagaimana tidak, baru seminggu BPK serahkan LKPP 2016 kepada Presiden, sekarang Auditor Utama nya ditangkap KPK,” katanya.Â
Dia menegaskan bahwa Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan ke Presiden pun semakin yakin diragukan keabsahannya karena WTP rasa WDP.
FITRA menilai, pertama, penangkapan auditor BPK ini memecahkan mitos bahwa memang benar ada jual beli WTP. Ataupun permainan dalam proses audit keuangan negara. Dalam kasus e-KTP juga ditemukan auditor yang mendapat aliran dana.Â
Usman menjelaskan, kedua, metodologi audit BPK harus diubah, outputnya bukan asal predikat WTP yang justru menjadi lahan basah korupsi. “Tetapi selain menemukan kerugian negara, audit PDTT, Â juga perlu dilakukan audit kinerja dan impact dari anggaran pembangunan,” tambahnya.Â
Ketiga, harus dilakukan reformasi total BPK. Reformasi ini dalam dua hal, pertama, perkuat integritas internal auditor dan kedua, bersihkan BPK dari pimpinan yang berlatar belakang politikus.Â
Fitra dan Jaringan Simpul Jaringan di 13 Daerah meminta Presiden Jokowi harus menjadikan ini sebagai momentum reformasi BPK. ‘Tahun depan akan dipilih 6 Anggota BPK. Revisi syarat anggota bukan parpol dan diseleksi KPK dan BPK menjadi harga mati,” tambahnya. (bpc3)
