BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Masalah pengelolaan buah dan kebun kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir menjadi salah satu topik sentral pembahasan antara Komisi VI DPR RI dan Pemprov Riau.
Pihak DPR RI mempertanyakan soal jumlah luasan perkebunan kelapa di Inhil harus diperkuat dalam upaya petahanan industri dan perkebunannya. Dari lebih kurang 400 ribu hektar lahan perkebunan kelapa di Inhil, masalah membuat kondisi perekonomian masyarakat setempat makin terpuruk.
Potensi ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah, tidak hanya untuk menopang ekonomi masyarakat, tapi dengan luasan perkebunan kelapa ini, seharusnya bisa membuat daerah bangkit dengan pertumbuhan ekonomi yang maksimal untuk masyarakat.
Data yang dipaparkan Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, Said Syarufuddin, dari 400 ribu lebih luasan kebun kelapa ini, hampir separuh sudah rusak karena harga jual kelapa sangat tidak menjanjikan untuk menopang ekonomi masyarakat.
” Kebun kelapa itu banyak ditinggalkan oleh pemiliknya. Tidak terurus, karena harga jual kelapa sangat tidak sebanding untuk penambahan ekonomi,” ujarnya.
Selain kondisi itu, masalah kelapa di Inhil tumbuh di tanah gambut. Kata Said, jika kebijakan pemerintah melarang untuk memberdayakan lahan gambut sebagai kawasan perkebunan, maka dipastikan lebih separuh masyarakat Inhil akan hilang mata pencahariannya.
Dalam sehari tidak jurang 5 juta butir kelapa bisa dihasilkan dari perkebunan ini. Namun sekitar 2 juta butir buah kelapa malah lepas ke pardagangan lintas batas. Kapal-kapal Malaysia dan Singapura sudah berlabuh hampir disetiap muara sungai untuk membeli buah kelapa masyarakat dengan harga yang cukup tinggi.
Penulis: Melba Ferry Fadly
