BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Sebagian besar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Pemerintah Provinsi Riau tersangkut dalam masalah pengelolaannya. Langkah pemerintah untuk menjadikan sejumlah badan usaha ini sebagai andalan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sepertinya masih jauh dari harapan.
baca : Miliaran Dana Sudah Digelontorkan, BUMD Pekanbaru Minim Kontribusi PAD
Biro Ekonomi Setdaprov Riau merangkum beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa BUMD Riau banyak tersangkut masalah dalam pengelolaannya. Diantaranya, yakni masih belum memadai nya regulasi mengenai pengelolaan dan pembinaan BUMD Riau.
“Masih ada beberapa aturan dalam pengelolaan perusahaan plat merah ini, yang belum jelas termasuk soal regulasi sehingga menyebabkan persoalan manajemen perusahaan itu berdampak terhadap peraturan tersebut,” kata Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Riau, Syafrial kepada bertuahpos.com, Jumat (26/08/2016).
Masalah lain yang menjadi faktor penyebab banyaknya masalah yang muncul dalam pengelolaan BUMD di Riau, yakni masih belum memadai pengetahuan Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja perusahaan, ada banyak pengurus BUMD yang tidak patuh terhadap aturan pengelolaan BUMD tersebut.
“Pembinaan yang harus dilakukan kepada BUMD ini harus betul-betul mendapat pembinaan dan pengawasan ketat dari lembaga audit,” tambah Syafrial. Dia menyebutkan langkah itu terangkum dalam GCG.
baca: Andi Rachman Lakukan Rapat Tertutup Dengan BPK dan Pimpinan Seluruh BUMD Riau
Selanjutnya, belum disahkannya Rancangan Peraturan Daerah penyertaan modal kepada BUMD dari pihak ke tiga. Belum maksimalnya integritas antar BUMD di Provinsi Riau masih terjadi. Selain itu terlalu beragam core business masing-masing BUMD.
“Sehingga menyebabkan BUMD kurang fokus dalam pengelolaannya,” sambung Syafrial. Serta kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada di Biro Perekonomian sendiri salam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan milik pemerintah tersebut.
Penulis: Melba
