BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Riau masih menunggu angka pasti pemotongan dana bagi hasil atau DBH Migas dari pusat.
Pelaksana Tugas (Plt) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau Rahmad Rahim mengatakan jika memang tidak ada angka pasti tentang pemotongan DBH Riau, Pemerintah akan tetap melakukan rasionalisasi anggaran kegiatan.
“Uang itu akan dijadikan sebagai dana pencanangan. Kami yakin dari setiap satuan kerja di dinas kita tidak akan semuanya bisa menyelenggarakan kegiatan. Anggaran yang tidak terpakai itu akan dijadikan sebagai dana cadangan,” katanya, kepada wartawan saat ditemui di kantor DPRD Riau, Senin (22/08/2016).
Dia menambahkan, secara umum Pemerintah Pusat akan melakukan pemotongan DBH sampai 68 persen secara nasional. Mengingat sumbangsih Riau terhadap Nasional dari sektor Migas sampai 60 persen, Pemerintah Riau berharap banyak pemotongan dana itu tidak terlalu memberatkan keuangan pemerintah daerah.
Dari pengalaman sebelumnya, ada banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak bisa menjalankan realisasi anggarannya sesuai dengan perencanaan. Hal ini akan menjadi salah satu solusi bagi Pemerintah Riau dalam mengatur keuangan agar tidak mengalami defisit terlalu banyak.
Rahmad Rahim menyebutkan, sisa dana yang tidak terpakai dari kegiatan pemerintah tersebut akan menjadi dana penyeimbang untuk menutupi kekurangan dana daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).
“Makanaya sekarang kami mendesak agar SKPD segera melakukan inventarisasi program kegiatan di Satuan Kerja mereka. Maksudnya, kalau memang ada kegiatan yang tidak mungkin untuk dilakukan cepat disampaikan ke kita, supaya anggaran ini nantinya cepat dimasukkan dalam Anggaran penyeimbang,” tambahnnya.
Penulis: Melba
