BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau merasa sangat terganggu dengan kondisi sedikitnya keuangan pemerintah, akibat dilakukannya pemotongan separuh Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan perkebunan di Riau.
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, pemotongan dana oleh Pemerintah Pusat itu sangat berdampak terhadap rencana pembangunan Riau tahun ini. Kendala yang begitu berdampak dari pemotongan DBH ini, yakni rencana pembangunan infrastruktur Riau jadi terhambat.
“Terutama karena turunnya harga Migas, sawit dan karet. Padahal dana DBH ini sangat memberi andil besar terhadap pembangunan infrastruktur di Riau,” katanya.
Sementara itu, kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau juga mengalami penurunan yang signifikan, dari Rp 11 triliun lebih menjadi Rp 10,7 triliun. Langkah yang bisa dilakukan, Pemerintah Provinsi Riau saat ini hanya bisa meminta kepada Pemerintah Pusat untuk ikut andil dalam pembangunan infrastruktur di Riau.
“Yang kita khawatirkan sekarang pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir. Kalau anggarannya sedikit sulit untuk dilakukan,” ujarnya.
Dia juga mengakui kesulitan pembangunan infrastruktur terjadi di wilayah pesisir barat.Hal ini dikarenakan sulitnya lokasi untuk dijangkau, dan biaya yang dibutuhkan sangat besar bahkan hampir dua kali lipat.
Upaya melakukan lobi dianggap satu-satunya cara, agar kucuran anggaran dari Pemerintah Pusat bisa terealisasi. Namun demikian tetap saja butuh waktu lama untuk meyakinkan itu, agar sebagian dari anggaran negara dikeluarkan untuk membantu pembangunan di wilayah pesisir di Riau.
Penulis: Melba
