BERTUAHPOS.COM, (BPC) TANAH DATAR,- Meskipun disokong dengan anggaran yang cukup besar namun kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar pada periode ini dinilai belum maksimal. Sebagai pembawa amanah masyarakat, sudah seharusnya anggota dewan menunjukan kualitas sebagai pembawa aspirasi.
“Duduknya mereka di parlemen ini bukan tempat untuk belajar, anggota dewan seharusnya sudah siap tempur dan tidak perlu lagi belajar, terkecuali ada masalah masalah tertentu yang dibutuhkan,” ungkap Meriyanto selaku koordinator BERTUAHPOS.COM, TANAH DATAR,- Meskipun disokong dengan anggaran yang cukup besar namun kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar pada periode ini dinilai belum maksimal. Sebagai pembawa amanah masyarakat, sudah seharusnya anggota dewan menunjukan kualitas sebagai pembawa aspirasi.
“Duduknya mereka di parlemen ini bukan tempat untuk belajar, anggota dewan seharusnya sudah siap tempur dan tidak perlu lagi belajar, terkecuali ada masalah masalah tertentu yang dibutuhkan,” ungkap Meriyanto selaku koordinator LMR-RI BPH.NMS (Lembaga Missi Reclassering Republik Indonessia Badan Peserta Hukum Untuk Negara dan Masyarakat) Sumatera Barat, jumat (12/03/16) kepada bertuahpos.com di Batusangkar.
Meriyanto menambahkan, dalam substansi kegiatan yang dilakukan oleh anggota dewan di Tanah Datar ini masih banyak diantara mereka yang tidak menjalankan visi dan misi sesuai dengan ucapan mereka saat kampanye dulu, artinya masih belum mengetahui apa tugas dan tanggung jawab mereka saat berada di dewan ini.
“Kita ingin mereka yang diutus rakyat tersebut bisa berbuat dan memiliki ketegasan ketika harus bersikap, mereka memiliki hak yang diatur oleh undang undang. Bukan hanya berkomentar pedas di warung kopi saja namun ketika berada didepan mikrofon masih banyak yang berdiam diri,” jelas pria yang akrab disapa Armen ini.
Koordinator lembaga swadaya masyarakat LMR RI ini juga menilai, keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh institusi ini sangatlah kurang, dan ini diakui oleh rekan rekan pers Tanah Datar.
Katanya, wajar saja masyarakat menilai jika kerja anggota dewan ini hanya duduk datang dan pergi saja, karena kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh sebahagian dewan ke daerah tidak terpublikasi.
“Artinya, ada yang disembunyikan. Padahal apapun bentuk kegiatan yang berhubungan untuk kepentingan masyarakat wajib diketahui, apalagi kegiatan yang dianggarkan dari uang rakyat. Kita bisa melihat contoh, ada kekecewaan masyarakat terhadap anggota dewan ini ketika mereka menyampaikan aspirasi sering terlambat ditindak lanjuti,”terang Armen.
Sementara itu, berdasarkan data yang berhasil dihimpunnya, anggaran untuk perjalanan dinas DPRD Tanah Datar tahun 2016 ini sudah menelan biaya sekitar Rp 1,3 Milyar, ini hanya perjalanan dinas, belum anggaran untuk kebutuhan kelengkapan dewan dan kebutuhan lainnya.
“Besar anggaran daerah yang disedot belum sebanding dengan hasil yang mereka berikan untuk rakyat dan daerah, kegiatan-kegiatan seperti peningkatan kapasitas dan bintek yang dilakukan anggota DPRD tidaklah terlalu prioritas untuk dilaksanakan, bahkan sebaiknya anggaran tersebut di minimalisir saja. Wajar masyarakat mengawasi ini dan perlu pembelajaran bagi mereka yang mengambil kesempatan aji mumpung,” sebut Armen.
Penulis : Doy (Lembaga Missi Reclassering Republik Indonessia Badan Peserta Hukum Untuk Negara dan Masyarakat) Sumatera Barat, jumat (12/03/16) kepada bertuahpos.com di Batusangkar.
Meriyanto menambahkan, dalam substansi kegiatan yang dilakukan oleh anggota dewan di Tanah Datar ini masih banyak diantara mereka yang tidak menjalankan visi dan misi sesuai dengan ucapan mereka saat kampanye dulu, artinya masih belum mengetahui apa tugas dan tanggung jawab mereka saat berada di dewan ini.
“Kita ingin mereka yang diutus rakyat tersebut bisa berbuat dan memiliki ketegasan ketika harus bersikap, mereka memiliki hak yang diatur oleh undang undang. Bukan hanya berkomentar pedas di warung kopi saja namun ketika berada didepan mikrofon masih banyak yang berdiam diri,” jelas pria yang akrab disapa Armen ini.
Koordinator lembaga swadaya masyarakat LMR RI ini juga menilai, keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh institusi ini sangatlah kurang, dan ini diakui oleh rekan rekan pers Tanah Datar.
Katanya, wajar saja masyarakat menilai jika kerja anggota dewan ini hanya duduk datang dan pergi saja, karena kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh sebahagian dewan ke daerah tidak terpublikasi.
“Artinya, ada yang disembunyikan. Padahal apapun bentuk kegiatan yang berhubungan untuk kepentingan masyarakat wajib diketahui, apalagi kegiatan yang dianggarkan dari uang rakyat. Kita bisa melihat contoh, ada kekecewaan masyarakat terhadap anggota dewan ini ketika mereka menyampaikan aspirasi sering terlambat ditindak lanjuti,”terang Armen.
Sementara itu, berdasarkan data yang berhasil dihimpunnya, anggaran untuk perjalanan dinas DPRD Tanah Datar tahun 2016 ini sudah menelan biaya sekitar Rp 1,3 Milyar, ini hanya perjalanan dinas, belum anggaran untuk kebutuhan kelengkapan dewan dan kebutuhan lainnya.
“Besar anggaran daerah yang disedot belum sebanding dengan hasil yang mereka berikan untuk rakyat dan daerah, kegiatan-kegiatan seperti peningkatan kapasitas dan bintek yang dilakukan anggota DPRD tidaklah terlalu prioritas untuk dilaksanakan, bahkan sebaiknya anggaran tersebut di minimalisir saja. Wajar masyarakat mengawasi ini dan perlu pembelajaran bagi mereka yang mengambil kesempatan aji mumpung,” sebut Armen.
Penulis : Doy
