BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU– Rabu (24/02/2016), Massa yang tergabung dalam Himpunan Muda Indonesia Perjuangan (HMI-P) lakukan aksi demonstrasi. Pendemo menyuarakan ada indikasi Firdaus MT selaku Walikota Pekanbaru mengelembungkan atau mark up anggaran Rp 23 miliar untuk pembelian lahan Komplek Tenayan Raya.
Ragam anggapan mulai bermunculan. Ada yang menilai demonstrasi ini sebagai aksi serangan politik untuk menurunkan pamor Firdaus MT yang sudah memastikan bakal maju sebagai incumbent.
Menurut pengamat politik, Yantos M.Si, aksi demo yang berlangsung bisa dilihat dua sisi.
“Pertama dari sisi hukum, bisa saja ini berkaitan dengan banyaknya masalah di Kompek Tenayan Raya. Sehingga ada yang tergerak untuk membuka kasus yang dinilai ditutup-tutupi ini. Kedua, memang bisa dikaitkan dengan situasi tahun politik, yang mana masa pemerintahan Firdaus MT segera berakhir,” katanya, Rabu (24/02/2016).
Bagi Dosen politik UIN Suska Riau ini, informasi adanya masalah terhadap pembangunan Komplek Tenayan Raya bisa pula dikatakan sebagai bom waktu. Yang bersiap meledak jelang Pilwako 2017 nanti. “Inilah yang kemudian dianggap lawan politik sebagai kelemahan pemerintahan Firdaus MT. Yang kemudian digaung-gaungkan dengan harapan bisa mengganjal Firdaus maju lagi sebagai walikota,” sebutnya.
Selain itu adanya masalah pada Komplek Tenayan Raya merugikan Firdaus MT sebagai incumbent. “Karena orang pasti akan melihat prestasi apa yang telah dibuat incumbent selama pemerintahan. Kalau sudah banyak masalah, tentu akan membunuh karakternya,” kata Yantos.
Tidak hanya itu. Firdaus MT juga terancam kehilangan perahu partai politik pengusung. “Karena sudah jelas, partai politik pasti tidak akan mendukung calon yang tidak mungkin menang. Apalagi bermasalah,” kata Yantos.
Untuk itu, Yantos berharap masyarakat bisa semakin kritis menilai calon yang bakal maju di Pilwako 2017 Pekanbaru. “Lihat apa yang sudah diperbuat selama pemerintahannya. Kalau untuk nama-nama yang baru, silahkan lihat track and recordnya. Jangan sampai menyesal karena salah pilih,” tuturnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, para aksi demo yang tergabung dalam Himpunan Muda Indonesia Perjuangan (HMI-P) menyebutkan bahwa ada indikasi Firdaus menggelembungkan anggaran sebesar Rp 23 miliar untuk membeli lahan yang direncanakan untuk lokasi pembangunan komplek perkantoran Tenayan Raya.
Demikian yang dikatakan oleh Neldi Sapurta selaku Korlap aksi. Selain itu, berdasarkan audit BPK menemukan belanja untuk ganti rugi lahan dan ganti rugi tanaman hanya senilai Rp 26,4 miliar, sementara wali kota mengatakan ganti rugi lahan Rp 50 miliar.
Dirinya juga meminta kepada Polda Riau, Kejaksaan Tinggi Riau, Kejaksaan Agung dan KPK agar mengusut tuntas kasus dugaan pelanggaran dan dugaan korupsi pembangunan komplek perkantor Pekanbaru.
Penulis: Riki
