BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Kepada Bandan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Williem Rampangilei mengatakan bahwa anggaran untuk penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla untuk sementara ini belum dilakukan penghitungan. Pihaknya mendesak kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk segera melakukan perhitungan itu, supaya angka untuk alokasi bencana karhutla bisa ditetapkan.
“Saya minta Pemda Riau segera menghitung berap kebutuhan anggran untuk penanganan Karhutla di Riau. Anggaran itu guna untuk menjalankan tugas mengantisipasi masalah ini,” katanya, di Kantor Gubenur Riau, Rabu (27/01/2015).
Sementara ini, pihaknya sudah menginfentalisir sumber-sumber anggarannya. Untuk di daerah pos anggaran yang mungkin untuk dilakukan adalah dari pagu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau sendiri. Selanjutnya, pihak BPBD sudah memetakan anggaran tersebut juga disalurkan dari pihak perusahan.
“Selanjutnya lembaga donor. Saat ini ada dari word bank, China dan sejumlah negara asing lainnya, yang ingin menyalurkan dana ke kita untuk mengatasi masalah Karhutla,” sambungnya.
Selain dari pos anggaran itu, pemerintah pusat juga akan memberikan kucuran dana. Untuk sementara ini, Kata Williem anggaran itu masih dalam tahap menghitungan. Dia juga tidak bisa menyampaikan berapa perkiraan anggaran yang akan disalurkan untuk bencana Karhutla tahun 2016 ini.
BNPB meminta pihak Pemerintah Provinsi Riau untuk secepatnya melakukan pengitungan kebutuhan anggaran tersebut. Yang selnajutnya, pemerintah pusat akan melangkah untuk memikirkan bagaimana membatu untuk kucurkan anggaran pusat.
Pihaknya sudah melakukan pemetaan dari bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap, di tahun 2015, untuk menjadi catatan penting agar bisa diantisipasi tahun ini. Diantaranya bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya memberikan efek jera.
“Tandanya, masih terjadi pembakaran yang dilakukan, baik pihak perusahaan ataupun masyarakat. Buktinya banyak ditemukan pembakaran-pembakaran baru. Kalau mereka itu sudah jera. Artinya penegakan hukum dapat memberikan efek penangkalan. Itu yang saya maksud. Memang ini juga selalu menjadi perhatian,” katanya.
Bencana kebakaran lahan dan hutan yang terjadi Riau tahun 2015 lalu, cukup sudah menjadi pengalaman berharga. Namun demikian upaya agar bencana itu tidak terulang kembali, hanya dalam bentuk konsep antisipasi.
Kata Williem Riau menjadi contoh daerah bencana asap, alasannya, tidak lain, Provinsi Riau punya 2 kali musim asap selama setahun. “Dari pengalaman ditahu-tahun sebelumnya seperti itu. Awal tahun dan menjelang akhir tahun. Kami sudah melakukan pertemua dengan Pak Presiden. Sejak awal Riau dan daerah di Pulau Sumatera lainnya menjadi contoh soal bencana ini,” katanya. (Melba)
Â
