BERTUAHPOS.COM (BPC), ROHIL – Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni 2016 yang dialokasikan untuk makan dan minum Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah yang totalnya sampai 14 miliar mendapat sorotan dari berbagai pihak.
Seperti yang dikatakan Aprizal Sintong, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Rokan Hilir yang menilai dari berbagai sisi bahwa dengan keadaan sekarang tidak bisa dilakukan, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedang turun. (baca : Duit Makan Pejabat Riau Rp 14 miliar, BEM: Itu Pemborosan!)
“Dengan keadaan sekarang gak bisa, karena. PAD turun, “katanya, Jumat (11/12/15)
Lebih lanjut, kata Aprizal, tamu Gubernur, Wakil dan Sekretaris banyak. Wajar-wajar saja karena tamu mereka pasti selalu ada dan banyak. Namun, dengan kondisi seperti ini sebaiknya pemerintah dapat meminimalisir. (baca juga : Ditanya Soal Biaya Makan Pejabat Riau Rp 14 Miliar, Plt Gubri Tak Bicara Banyak)
“Dana Bagi Hasil (DBH) kurang, karena migas turun. Di Kabupaten juga begitu, tapi gak sebesar itu, “ungkapnya.
komisi partai Golkar ini berharap, kalau bisa biaya tersebut dapat dikurangkan lagi. Karena ia melihat, masih banyak yang dibutuhkan khususnya untuk infrastruktur seperti jalan lintas Provinsi Rohul, Rohil dan pembangunan lainnya.
“Kalo bisa dikurangi, kurangi. Karena masih banyak yang dibutuhkan lagi. Salah satunya infrastruktur seperti jalan lintas provinsi Rohil, “harapnya.
Selain itu, lanjut Aprizal, Riau masih serba kekurangan. “Kita minta pejabat dapat berhemat, karena uang rakyat, uang negara. Kita juga menyadari tamu pejabat banyak, “katanya.
Sambung Aprizal, seharusnya Pemerintah dapat meminimalisir anggaran supaya kesan kepada masyarakat bermakna.
Berbeda dengan Suryati selaku Sekretaris komisi 4 ketika di tanyakan menganggap wajar relatif, namun tetap kembali kepada aturan. “Kalo ditanya wajar, relatif, tapi kembali kepada aturan, “katanya.
Lebih lanjut, tambah Suryati, selagi tidak melanggar aturan tidak masalah. Karena seorang pejabat itu kebutuhannya banyak. “Selagi tidak melanggar aturan tidak masalah. Pejabat kebutuhannya banyak, “katanya.
Auzar, salah satu warga Pusara Hilir Kab Rohil menilai tidak wajar untuk biaya makan Gubernur Riau sebesar Rp 450 Juta perbulan. “Mana pantas segitu, apa tak rugi negara, “keluhnya.
Lebih lanjut, kata Auzar, dengan biaya makan Gubernur yang sebesar itu sangat disayangkan masyarakat banyak. Pasalnya, di Riau khususnya Kabupaten Rokan Hilir masih banyak masyarakat miskin yang mesti diperhatikan oleh pemerintah Daerah, Provinsi maupun pusat. “Jangankan orang melayu, orang cina aja sudah banyak mengeluh. Tahun ini susah, “ungkapnya.
Tambah Auzar, untuk makan Gubernur, Wakil dan Sekda sudah pasti menggunakan uang rakyat. “Otomatis pakai uang rakyat juga. Uang dari mana kalo bukan uang dari rakyat. Itu hanya untuk makan, gimana dengan gaji, biaya operational dan lainnya. Udah barapa tu. “tukasnya dengan nada sedikit kesal saat mendengar berita tentang APBD murni 2016 yang dialokasikan untuk makan dan minum Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah yang totalnya sampai 14 miliar.(ari)
